GUBERNUR MINTA PEMERINTAH PUSAT PERHATIKAN PELABUHAN DI DAERAH

GUBERNUR MINTA PEMERINTAH PUSAT PERHATIKAN PELABUHAN DI DAERAH

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada Pemerintah Pusat agar memberikan kemudahan dan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan sebagian besar daerah untuk memajukan ekonomi. Khususnya yang berkaitan dengan pelabuhan laut yang ada di daerah-daerah.  

Hal itu diungkapkan Gubernur WH  pada acara sesi Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Kamis  (22/2/2018).

Acara yang dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo tersebut, Gubernur WH mengajukan diri untuk berbicara di forum kepala daerah tersebut. “Salah satu contoh yang berkaitan dengan pelabuhan laut untuk kemajuan perekonomian daerah,” ungkap Gubernur

Wahidin mengungkapkan, selama ini Pemerintah Pusat lebih menitik-beratkan kepada pelabuhan laut yang sudah maju seperti Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar). “Di Banten saja ada beberapa pelabuhan seperti Merak, Bojonegara, dan Karangantu tapi tidak berfungsi sebagai pelabuhan yang sudah mapan seperti Tanjung Priok,” tutur Gubernur

Wahidin mengemukakan, PT Krakatau Steel yang memproduksi baja masih menggunakan jasa Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, akan lebih efisien dengan memanfaatkan pelabuhan Merak. Namun, karena keterbatasan fasilitas dan kebijakan sehingga tidak bisa dilaksanakan.

“Saya berharap lebih banyak lagi pelabuhan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian  daerah untuk mengangkut barang baik untuk kepentingan dalam negeri dan luar negeri,” harap Gubernur

Usulan dari Gubernur WH tersebut mendapat sambutan dari sejumlah kepala daerah antara Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk dan Syahrul Yasin Limpo. “Saya mengapersiasi usulan Pak Wahidin Halim. Karena sekarang ini, pejabat di daerah takut melaksanakan tugas yang berurusan aparat penegak hukum,” ungkap Faruk.

Sementara Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ada sejumlah kebijakan pusat berbenturan dengan kebijakan daerah. Oleh karena itu, apa yang dikemukan Gubernur WH akan dijadikan masukan ke Pemerintah pusat. “Ya, nanti usulan tersebut akan kita masukan sebagai salah satu rekomendasi,” tutur Syahrul Yasin.