Dugaan Ketidaknetralan ASN, BKD Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Dugaan Ketidaknetralan ASN, BKD Tunggu Rekomendasi Bawaslu

"Kita tunggu hasil dari Bawaslu seperti apa. Nanti bawaslu menyampaikan rekomendasinya, baru ada sanksi, jika memang terbukti," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin, Jumat (5/4).

Komarudin menjelaskan, jika memang hasil pemeriksaan oleh Bawaslu terhadap ASN Banten tersebut terbukti ada pelanggaran atau ada indikasi ketidaknetralan, maka bisa diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang ASN.

"Sanksinya mengacu Undang-undang ASN. Bahkan jika memang terbukti ada unsur pidana, bisa saja UU pidana," ungkapnya.

Pihaknya menyerahkan menangani persoalan tersebut kepada Bawaslu, karena Bawaslu merupakan institusi resmi yang melakukan pengawasan dalam pemilu.

"'Imbauan sudah dilakukan, imbauan tertulis sudah, penegakan aturan juga kita lakukan," imbuhnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat bisa melaporkan jika ada dugaan-dugaan ketidaknetralan ASN Banten dalam menghadapi pemilu dan juga pilpres. Namun demikian, ia meminta laporan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti.

Komarudin juga meminta kepada seluruh ASN yang bekerja di Banten dan yang menerima gaji dari APBD Banten, agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbau politik praktis dan ketidaknetralan atau berpihak pada calon tertentu dalam menghadapi Pemilu 2019.

"Kalau yang enam orang sebelumnya kan bukan ASN, masih guru honorer jadi tidak terikat dengan UU ASN. Mereka berurusan atau sanksinya dengan yang memberi pekerjaannya," kata Komarudin.

Sebelumnya Bawaslu Banten memanggil sejumlah ASN Banten termasuk diantaranya beberapa orang kepala dinas, berkaitan dengan adanya laporan dugaan ketidaknetralan ASN Banten tersebut, karena diduga masuk dalam grup WhatsApp (WA) salah satu tim pemenangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten.