BPK Mulai Periksa Keuangan Pemprov Banten Tahun 2018

BPK Mulai Periksa Keuangan Pemprov Banten Tahun 2018

Pemeriksaan BPK akan memberikan gambaran atas kualitas pengelolaan keuangan Pemprov Banten yang telah dijalankan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Hal itu terungkap saat Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita menerima Tim BPK Perwakilan Banten sebagai entry briefing pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten di ruang transit Pendopo Gubernur, Selasa (29/1). 

Pertemuan tersebut dalam rangka dimulainya pemeriksaan pengelolaan keuangan selama 40 hari kedepan.

Ino S Rawita didampingi Kepala OPD terkait menyambut baik kegiatan pemeriksaan awal pengelolaan keuangan Pemprov Banten  2018 yang akan dilaksanakan Tim BPK.

Kita akan mulai di potret BPK apa yang telah dilakukan selama 2018 apa yang didapat oleh temen-temen OPD untuk dinilai keberhasilan atau kakurangan dan sebagainya,” katanya.

Ino menjelaskan dengan adanya pemeriksaan ini akan memberikan gambaran atas kualitas pengelolaan keuangan Pemprov Banten yang telah dijalankan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Mudah-mudahan pada saat nanti mulai menelisik terhadap administrasi dan laporan temen-temen OPD respek dan respon segala kebutuhan terkait berkas yang diperlukan oleh tim, pro aktif, jangan susah karena ini untuk memudahkan pemeriksaan,” ucapnya.

Ino juga mengatakan bahwa masih dibutuhkan masukan dan rekomendasi dari Tim BPK guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam jajarannya.

Momentum ini, kata Ino dapat dijadikan sarana memotret pelaksanaan pengelolaan keuangan pada seluruh OPD sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut jika masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan SAP yang berlaku.

Mudah-mudahan penilaian dan evaluasi pemeriksaan pada tahun ini akan lebih baik lagi. Dan tentunya kita (Pemprov Banten) optimis pada 2019 ini laporan keuangannya lebih baik lagi dan tida ada masalah yang signifikan,” jelas Ino seraya menegaskan akan memerintahkan seluruh jajaran OPD  untuk senantiasa kooperatif selama kegiatan pemeriksaan tim.

Pemprov Banten lanjut Ino, telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan sebanyak 2 kali berturut-turut yaitu Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Pengendali Teknis Pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Banten, Junaidi menyebut kegiatan 'entry meeting' yang digelarnya bersama Ino dan jajaran merupakan suatu pertemuan untuk memulai pemeriksaan.

"Dalam hal ini kami akan mulai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2018 dan akan berlangsung selama 40 hari kedepan,” kata Junaidi

Junaidi menjelaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran atas laporan keuangan yang sudah diterima dari Pemprov Banten. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.

Kami juga akan memeriksa bantuan keuangan parpol, biasanya ada di Kesbangpol juga dibantu Inspektorat,” ungkapnya.

Junaidi berharap adanya kerjasama Kepala Daerah bersama jajarannya untuk memperlancar proses pemeriksaan LKPD yang akan dilaksanakan Tim BPK.

"Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh jajaran di Pemprov Banten yaitu kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, penataan dan pencatatan aset pada SKPD," tambahnya.