BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN MENATA MEKANISME PAW UNTUK ANGGOTA DEWAN

BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN MENATA MEKANISME PAW UNTUK ANGGOTA DEWAN

Biro Pememerintahan Provinsi Banten menata mekanisme Penggantian Antar Waktu Adalah Pengisian Jabatan Legislatif (DPR/DPRD) Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Badan Kehormatan DPRD Tanpa Melalui Mekanisme Pemilihan Umum, kegiatan tersebut dilaksanakan di salah tempat di Kota Serang, Jum’at (17/11/2017).

Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Nanang Irawan mengatakan, Dengan melibatkan KPU Sebagai Tim Yang Memferivikasi Kelengkapan Administrasi Tentang Kelayakan Dan Patut Untuk Mengisi Jabatan Pejabat Legislatif Sebelumnya. Maka Pejabat Tersebut Berwenang Untuk Melaksanakan Ketentuan Undang-undang Sebagaimana Yang Ditetapkan.
“penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kota memiliki dasar hukum UU No. 17/2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, PP No. 16/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD dan Keputusan Mendagri No. 061-8087 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penetapan Nama Dan Kode Sop Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Ia melanjutkan, sebab adanya PAW di DPRD Kabupaten Kota, Meninggal, Mengundurkan Diri, Dan Diberhentikan, tidak dapat melaksanakan tugas cecara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota dprd kabupaten kota selama tiga (3) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik dprd kabupaten/kota.

“ada pula dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima (5) tahun penjara atau lebih, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan dprd kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam (6) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota dprd kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan per undang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi anggota partai politik lain,” katanya.

Lanjutnya, untuk prosedur usulan yaitu, surat usulan paw dari gubernur kepada menteri dalam negeri, menteri dalam negeri cq. direktorat jenderal otonomi daerah menerima dan menelaah usulan dari gubernur, proses penelaahan dari aspek hukum di biro hukum, dan jika sudah sesuai, dilanjutkan untuk permohonan tanda tangan menteri dalam negeri, salinan sk menteri dalam negeri tentang peresmian paw anggota dprd provinsi yang telah ditanda tangani menteri dalam negeri, disampaikan kepada gubernur.

“persyaratan paw Untuk wakil ketua dprd provinsi dan kabupaten kota, Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, daftar hadir rapat Paripurna DPRD Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, surat pengajuan calon usulan pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri, surat pengajuan calon usulan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Oleh Bupati Walikota Kepada Gubernur, surat pengajuan calon usulan pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Oleh Pimpinan DPRD Kepada Gubernur, Surat Pengajuan Calon Usulan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kota Kepada Bupati Walikota dan surat usulan dari DPD Parpol Dan rekomendasi DPP parpol terkait usulan calon pengangkatan pimpinan Provinsi, Kabupaten dan Kota,” pungkasnya.