BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN GELAR RAKOR KERJASAMA DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA D

BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN GELAR RAKOR KERJASAMA DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA D

Biro Pemerintahan bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Menteri Dalam Negeri lakukan Rapat Koordinasi kerjasama daerah tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kamis (7/12/2017) beberapa waktu yang lalu.

Dalam Rakor tersebut, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama, Rizari mengatakan, berdasarkan PP No. 50 Tahun 2007 diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) yang saat ini undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 23 Tahun 2014. Antara UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang melaksanakannya dengan UU No. 23 Tahun 2014 terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai kerja sama daerah.

“Dalam dokumen kerjasama daerah ada dua point berdasarkan PP 50 Tahun 2007 yaitu, Kesepakan Bersama yg di ttd oleh kepala daerah, dan Perjanjian kerjasama yangdi ttd oleh OPD Teknis, Ruang lingkup yg diperjanjikan adalah Urusan Pemerintahan yg menjadi daerah otonom. Contoh : Bidang Infrastruktur (Kadis PU), Kesehatan, Pendidikan, dsb,” ujarnya.

Ia melanjutkan, RPP kerja sama daerah, RPP Kerja Sama Daerah ini mengatur dan memiliki tiga point antara lain, Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga/Swasta, dan Kerja Sama dengan Lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri. Sedangkan posisi RPP Kerja Sama Daerah ini sudah harmonisasi dan diplenokan di Kementerian Hukum dan HAM. Pada Saat ini posisi RPP Kerja Sama Daerah sudah di
Kemensetneg RI untuk diteruskan kepada Presiden untuk penetapannya.

“Ada pula Naskah Administrasi Kerjasama antar Daerah yaitu kesepakatan bersama dan perjanjian bersama, kerjasama daerah (KSD) ada lima point yaitu, sebenarnya daerah yang melakukan Kerjasama (hak dan kewajiban), ke dua kepala daerah sebagai perwakilan daerah yang berwenangan sebagai subyek, yang ketiga kesepakatan sebagai ikatan moral, ke empat perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban dan yang ke lima nota perjanjian sebagai “dok” bagi para pihak,”katanya.

Lanjutnya, penulisan kesepakatan bersama adalah, logonya yaitu burung garudan Emas Lambang Daerah kedua kesepakatan para pihak, kedua judul yaitu kesepakatan bersama antar subyek
kerjasama (Para Pihak yang bekerjasama, ketiga nomor masing-masing pihak, dan keempat tentanv Bidang kerjasama yang menjadi objek kerjasama sesuai kewenangan daerah otonom.

“Dari itu di lanjut dengan kesepakatan bersama yang terdiri dari enam point, minimal memuat, identitas para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, rencana kerja dan penutup,” pungkasnya.