BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN BERIKAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN BERIKAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Biro Pememerintahan Provinsi Banten gelar rapat koordinasi pembinaan penyelenggaraan kerjasama Luar negeri (ijin perjalanan dinas luar negeri dalam Rangka kerjasama) dengan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Jum’at (17/11/2017).

Dalam rapat Koordinasi tersebut, Plt Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Nanang Irawan mengatakan, Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri (Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka Kerjasama) ini agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Banten mengamanatkan agar lebih mengintensifkan lagi hubungan kerjasama antar daerah khususnya antara Kab/Kota dengan Provinsi Banten melalui segala media baik formal maupun non formal agar koordinasi antar Pemerintah Daerah dapat menjadi lebih baik kedepannya.

“Isu- isu dalam Rakor Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri (Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Rangka Kerjasama) ini juga, Terdapat Surat Permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka Kerjasama Luar Negeri yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD, Terdapat Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dibuat dan dikirim 5 hari sebelum keberangkatan, Terdapat Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kerjasama disamakan dengan Ijin Cuti untuk perjalanan ke Luar Negeri, Belum semua yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan, Apakah Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/anggota DPRD dan ASN disampaikan juga kepada Gubernur, Kewenangan Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerjasama Daerah, Proses Visa Dinas dan Visa Full Power,” ujarnya.

Ia melanjutkan, bahwa dari kegiatan rapat tersebut ada beberapa poin yang penting salah satunya yaitu Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri hendaknya pihak Kab/Kota harus lebih selektif dalam hal tujuan maupun kelengkapan persyaratan dan memberikan prioritas khususnya utuk keperluan yang berkaitan langsung dengan peningkatan hubungan Kerjasama Luar Negeri.

“maka dari itu Agar Pemerintah Provinsi Banten membuat Surat Edaran kepada Bupati dan Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar negeri agar membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Agar Kementerian Dalam Negeri merevisi Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan perjalanan dinas luar negeri yang sifatnya mendadak (urgent) yang tidak dapat memenuhi ketentuan batas minimal waktu permohonan 14 (empat belas) hari kerja yang harus diterima oleh Kemendagri,” pungkasnya.