6 Ribu Honorer Non Kategori Banten Diusulkan Gubernur Jadi P3K

6 Ribu Honorer Non Kategori Banten Diusulkan Gubernur Jadi P3K

Surat sendiri sudah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB). 

Dalam surat yang disampaikan Pemprov Banten kepada KemenPAN-RB disebutkan, berkenaan dengan aspirasi tenaga honorer non kategori Pemeriintah Provinsi Banten untuk diteruskan kepada Kementerian PAN RB berkaitan dengan pengadaan atau pengangkatan P3K yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten. 

Di pemprov selain masih terdapat tenaga honorer K1-KII (diangkat sebalum tahun 2005) terdapat pula tenaga honorer non kategori (diangkat setelah ditetapkan PP 48 Tahun 2005)  yang diangkat oleh masing-masing OPD dan digaji melalui APBD. 

Dalam surat ditandatangani Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita atas nama Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tersebut Pemprov meminta kebijakan pengadaan PPPK tahap II atau tahap selanjutnya diberikan kesempatan bagi honorer non kategori untuk mengikuti tes pengadaan PPPK. 

Selain itu, Pemprov Banten juga meminta dalam pengadaan PPPK tahap II atau tahap selanjutnya pengadaannya diutamakan untuk honorer non kategori Pemerintah daerah. 

Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita ditemui usai memimpin sidang majelis pertimbangan penyelesian kerugian daerah (MPPKD) membenarkan pihaknya telah mengajukan permohonan pengangkatan honorer non kategori untuk diangkat menjadi PPPK.

"Kita mengusulkan untuk sisa honorer kategori satu dan campuran yang kemarin belum terdaftar saja. Nah sekarang usulannya ditambah dengan non kategori. Yang kemarin kategori satu saja tersisa berapa tuh, 300-an," kata Ino di Aula Inspektorat di KP3B Rabu, (13/3) .

Ino menjelaskan, surat permohonan yang disampaikan kepada KemenPAN-RB tersebut berdasarkan aspirasi dari para pegawai, baik bagi honorer Kategori Satu (K1) dan non kategori. 

Namun demikian kata Ino, berapa jumlah yang nantinya disetujui oleh pusat belum bisa diketahui karena nantinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran di daerah. 

"Nanti jumlahnya belum tahu karena harus disesuaikan dengan kemampuan, sebab yang menggajinya nanti kan pemprov," imbuhnya.

Menurut Ino, Pemprov Banten hanya menyampaikan permohonan dalam rangka memberikan kesempatan bagi semua pegawai honorer untuk ikut serta dalam tes P3K. 
Sedangkan jumlah yang nantinya disetujui oleh Kemenpan RB akan disesuaikan dengan kemampuan dan penghitungan anggaran di Pemprov Banten.

"Untuk yang lulus tes P3K kemarin saja anggarannya belum diusulkan, paling nanti di perubahan. Kan kemarin dari yang sekitar 3001 orang yang ikut tes kurang lebih ada 200 orang yang lulus. Tapi kayaknya belum diumumkan itu hasilnya," terangnya.