20 Auditor BPKP Siap Pelototi APBD Provinsi Banten

20 Auditor BPKP Siap Pelototi APBD Provinsi Banten

Demikian diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam sambutanya di acara pengukuhkan Muhammad Masykur sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten menggantikan Bonardo Hutahuruk di Pendopo KP3B Curug Kota Serang, Jum’at (18/1).

WH mengungkapkan, Pemprov Banten bersama BPKP perwakilan Banten sepakat menjalin kerja sama untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keuangan sejak tahun 2018 lalu. 

"Duapuluh orang auditor tersebut  sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap keuangan pemprov terkait pemeriksaan oleh BPK,” kata WH.

WH menjelaskan, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP dikarenakan saat ini pemprov kekurangan tenaga akuntansi, tenaga pemeriksa/auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kita membutuhkan 120 orang tenaga auditor, saat ini hanya ada 40 orang, jadi kurangnya sekitar 80 orang. Tenaga ini sangat dibutuhkan di provinsi banten dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di provinsi banten termasuk dalam rangka pelaksanaan anggaran,” ungkapnya.

"Kedepan saya sampaikan kepada Bapak Kepala BPKP bahwa kita siap. Udah kita siapin rumahnya, siapin kamarnya, siapin eselonnya, gajinya yang lebih tinggi dari BPKP pusat untuk membantu Pemprov. Silahkan diizinkan untuk temen-temen BPKP yang mau bekerja di Provinsi Banten, Kita rangsang untuk pindah kesini (Pemprov Banten),” imbuhnya.

Menurut WH, Pemprov Banten terus berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap laporan keuangan daerah. Selain mengoptimalkan kinerja Inspektorat, pemprov juga telah menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan.

"Dalam kurung dua tahun kita mendapat WTP dua kali  berturut-turut dan besok juga Insya Allah dapat lagi WTP 2018. Tapi ada WTP bukan berarti tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan, tidak ada kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu memang program saya bersama Pak Andika (Wakil Gubernur) dalam rangka reformasi birokrasi salah satunya perbaikan di tata kelola keuangan,” ungkapnya.

WH juga mengharapkan pejabat yang baru dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKP Pusat Ardan Adi Perdana mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mengukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Banten dan mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya bisa menerima Kepala BKPK Perwakilan Banten menjadi mitra kerja, sehingga sinergi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

"Kami juga mencatat dari tahun 2015-2018 telah menunjukan tren yang positif, dimana dari delapan pemerintah kabupaten dan kota di banten sudah mendapatkan level III termasuk pemprov banten untuk sistem pengendalian intern pemerintah yang menunjukan kemampuannya untuk bisa menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Ardan. 

Dalam pengukuhan tersebut hadir Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Penjabat Sekda Banten Ino S Rawita, Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana, Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota Se-Banten dan Kepala OPD Pemprov Banten