ARTIKEL

Visi dan Misi Provinsi Banten 2017 - 2022

Visi dan Misi Provinsi Banten 2017 - 2022

V i s i  


 

“ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “


 

M i s i 

 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur; 

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Calon Kabupaten Cilangkahan

Menuju Kabupaten Cilangkahan

Oleh: Massaputro Delly TP.

(Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan  Otonomi Daerah)

 

Seperti halnya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak merupakan wilayah di Selatan Provinsi Banten. Usulan pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Lebak yaitu Kabupaten Cilangkahan. Sebagai langkah awal, aspirasi masyarakat dalam bentuk Keputusan BPD dan Forum Komunikasi Kelurahan atau sebutan lain telah dilakukan pada wilayah yang menjadi calon cakupan daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan. Untuk memperkuat dasar pembentukan maka dilakukan kajian akademik oleh LPPM Universitas Tirtayasa Serang pada tahun 2007.

Cakupan Calon Kabupaten Cilangkahan meliputi 10 Kecamatan, yaitu Bayah, Cibeber, Wanasalam, Banjarsari, Cigemblong, Cijaku, Malingping, Cihara, Panggarangan, dan Cilograng. Luas wilayah Cilangkahan mencapai 1.488,44 km2 atau sekitar 48,89% luas Kabupaten Lebak, dengan jumlah penduduk 420.129 jiwa pada tahun 2012 atau sekitar 33,89% dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak. Calon ibukota Kabupaten Cilangkahan berada di Malingping.

Potensi daerah unggulan dari wilayah Cilangkahan sektor perkebunan adalah kelapa sawit di wilayah Banjarsari, dan karet di daerah Cijaku. Produksi sawit mencapai 150.000 ton per tahun dan karet mencapai 2.000 ton per tahun. Selain itu, potensi kelapa dalam, kakao, aren, kopi, dan cengkeh juga dimiliki. Dari sektor perikanan, dengan bentangan luas pesisir di wilayah Cilangkahan berhadapan dengan Samudera Indonesia, maka produksi ikan tangkap laut berupa cakalang dan tongkol cukup besar, masing-masing mencapai 305.455 kg dan 284.810 kg. Selain ikan laut, produksi ikan tawar berupa ikan mas mencapai 1.118.436 kn per tahun.

Sektor pariwisata yang dimiliki oleh wilayah Cilangkahan berupa wisata alam hutan taman nasional yang kaya flora dan fauna. Wisata pantai pun dimiliki dengan keberadaan Pantai Sawarna di Bayah, Pantai Karang Taraje dan Pantai Bagedur di Malingping

Perjuangan pembentukan Kabupaten Cilangkahan sudah menggema sebelum terbentuknya Provinsi Banten. Pada tahun 2000 saat gaung Provinsi Banten menguat, kalangan Komite Pembentukan Kabupaten Malingping (KPKM) mendeklarasikan pembentukan Kabupaten Malingping. Saat itu muncul kecurigaan bahwa deklarasi ini didukung oleh Gubernur Jawa Barat, Nuriana, yang belum menginginkan Banten menjadi Provinsi. Akibatnya gerakan yang telah dideklarasikan oleh KPKM sirna dengan sendirinya. Sujaya Arsudin, Ketua KPKM, lebih memilih diam dan mendukung gerakan pembentukan Provinsi Banten.

Pada tahun 2002 setelah Banten menjadi Provinsi, komponen pemuda asal Lebak Selatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Persatuan Pemuda Banten Selatan (FK-PPBS) kembali mendeklarasikan Kabupaten Banten Selatan. Namun deklarasi yang dimotori oleh Cecep P Erawan ini pun tersendat dan lenyap seiring waktu.

Gejolak dan perjuangan ingin membentuk daerah otonom tidak sirna, hal ini dibuktikan dengan kembalinya muncul wadah Paguyuban Masyarakat Lebak Kidul (PMKL) dari kalangan tokoh pemuda dan masyarakat yang berasal dari Kecamatan Panggarangan, Bayak, Cibeber, dan Cilograng. Salah satu agenda dari paguyuban ini adalah menginginkan pemekaran wilayah di Kabupaten Lebak.

Terpilihnya Mulyadi Jayabaya menjadi Bupati Lebak pada tahun 2004 menjadikan titik terang dengan adanya kesepakatan bersama untuk terus mengusung pembentukan Kabupaten di wilayah Lebak Selatan. Hal ini terjadi saat secara serempak warga dari berbagai kecamatan di Lebak Selatan berkumpul di Hotel Permata Cilegon. Tetapi kesepakatan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti, akhirnya para pemuda dan mahasiswa asal Lebak Selatan menginspirasi untuk membentuk wadah atau perhimpunan perjuangan lainnya.

Diawali dengan adanya pertemuan di Villa Suma Bayah pada tanggal 3 juni 2006. Hadir pada pertemuan ini adalah para tokoh pemuda dan mahasiswa se-Lebak Selatan dengan maksud untuk meneruskan perjuangan para tokoh Lebak Selatan tentang perjuangan pembentukan daerah onotom di wilayah Lebak Selatan. Pertemuan ini berlanjut pada tanggal 09-10 Juni 2006 bertempat yang sama dengan dihadiri oleh utusan pemuda dan mahasiswa di tiap-tiap kecamatan (10 kecamatan sebagaimana di atas). Pertemuan ini menghasilkan terbentuknya lembaga pemuda sebagai wadah untuk bersatu, bergerak dan berjuang yang tergabung dalam Front Aksi Lebak Selatan (FALS) dan sebagai Ketua Aris Dian Rifa’i.

Pada tanggal 24 Juni 2006 bertempat di Villa Bupati Sukahujan, dilangsungkan Rapat Para Koordinator Kecamatan (Korcam) Front Aksi Lebak Selatan (FALS) dengan menghasilkan akan diagendakan Aksi Solidaritas Masyarakat Lebak Selatan di Gedung DPRD Kabupaten Lebak pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006. Rencana aksi ini dilanjutkan pada pertemuan kedua pada tanggal 29 Juni 2006 bertempat yang sama dengan membahas materi aksi solidaritas ke DPRD Kabupaten Lebak.

Dari pertemuan tersebut dihasilkan Pernyataan Sikap dan tiga tuntutan masyarakat Lebak Selatan yang kemudian disampaikan pada Aksi Solidaritas Masyarakat Lebak Selatan di Gedung DPRD Kabupaten Lebak pada tanggal 3 Juli 2006, yaitu:

  1. Mendesak Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang berasal dari Daerah Pemilihan IV, V, dan VI untuk berjuang bersama-sama dengan masyarakat Lebak Selatan mewujudkan Lebak Wilayah Selatan menjadi sebuah Kabupaten;
  2. Kepada DPRD Kabupaten untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Kabupapaten di Wilayah Lebak Selatan paling lambat satu bulan;
  3. Kepada Bupati Lebak untuk segera merekomendasikan/ mengusulkan Lebak Wilayah Selatan dibentuk menjadi Kabupaten.

Aksi ini dihadiri oleh para pemuda dan mahasiswa beserta elemen-elemen kepemudaan dan masyarakat. Dari aksi ini DPRD merespon untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemekaran daerah otonom (pembentukan kabupaten) di wilayah Lebak Selatan.

Setelah aksi, dilakukan rapat evaluasi kegiatan FALS bertempat di Villa Bupati Sukahujan pada hari minggu tanggal 09 Juli 2006. Rapat ini menghasilkan perencanaan langkah pembentukan wadah bersama masyarakat Lebak Selatan serta tetap menjadikan FALS sebagai organ taktis dalam perjuangan pembentukan daerah otonom Lebak Selatan.

Pada tanggal 6 Agustus 2006 bertempat di Cimandiri dilakukan pertemuan antar tokoh Lebak Selatan, terdiri dari tokoh ulama, tokoh masyarakat, birokrat, politisi, kepala desa, pemuda, dan mahasiswa yang difasilitasi oleh FALS. Agenda rapat adalah sebagai ajang silaturahim dan konsolidasi serta merencanakan pembentukan wadah bersama sekaligus mengintegrasikan organisasi-organisasi yang sudah ada yang telah berjuang secara lokal, seperti KPKM, HIMBAS, PMLK, FKPPBS, FORKOMBAS, dan IMABAS, untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonom di Lebak Selatan serta menentukan tempat dan agenda untuk melakukan Musyawarah Warga se-Lebak Selatan.

Dalam rangka percepatan pembentukan wadah bersama tersebut, dilakukan Pertemuan Cipayung pada tanggal 12-13 Agustus 2006 oleh Tim Sebelas Front Aksi Lebak Selatan (FALS). Agendanya adalah penyusunan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta time frame lembaga atau wadah yang dibentuk, selain itu juga mempersiapkan tim kecil yang bertugas melakukan Musyawarah Warga (MUSWAR) Lebak Selatan di Bayah. Tim Sebelas ini adalah Agus Suryadi, Ari Pramudia, Asep Rizal Utama, Erwin Salfariansa, Bibih Ibrahim, Edi Rafiudin, Aris Dian Rifai, Dedi Kurwara, Dase Erwin Juansah, Rudi Hartono, dan Ahmad Hakiki Hakim.

Pada tanggal 20 Agustus 2006 bertempat di Bungkeureuk Bayah dilakukan Musyawarah Warga (MUSWAR) Lebak Selatan. DIhadiri oleh para tokoh Lebak Selatan dari berbagai elemen, seperti tokoh ulama, tokoh masyarakat, birokrat, politisi, kepada desa, pemuda dan mahasiswa. Hasil dari Musyawarah Warga ini adalah terbentuknya wadah bersama sebagai wadah aspirasi masyarakat Lebak Selatan serta wadah aspirasi masyarakat Lebak Selatan dalam rangka mewujudkan Kabupaten di wilayah Lebak Selatan. Wadah tersebut disepakati dengan nama Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), sekaligus disepakati nama Kabupaten yaitu Kabupaten Cilangkahan dengan pertimbangan kajian historis.

Setelah musyawarah warga, pada tanggal 26 Agustus 2006 dilakukan pertemuan bertempat di Carita Pandeglang dengan agenda penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, time frame dan penyempurnaan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) hingga pengurus korwil (kecamatan), serta pembentukan panitia pelaksana Deklarasi Kabupaten Cilangkahan. Deklarasi direncanakan bertempat di Alun-alun Malingping.

Hadir dalam rapat ini adalah seluruh pengurus Bakor PKC dan coordinator wilayah dari masing-masing kecamatan. Kepengurusan Bakor PKC tertuang dalam Surat Keputusan Bakor PKC Nomor 05/BKPKC/SK/VIII/2006 tentang Susunan Pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan pada tanggal 28 Agustus 2006. Dalam surat keputusan tersebut duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat adalah Cecep Purwadinda, Ketua Dewan Pakar Drs Didi Supriadie, dan Ketua Dewan Pengurus Hifni Nawawi dengan Sekretaris Umumnya H. Ahmad Taufik, SE.

Pada tanggal 16 September 2006, bertepatan dengan hari Sabtu, dilakukan Deklarasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan untuk pertama kali. Bertempat di Alun-alun Malingping, dilakukan pidato politik dan pernyataan sikap dari seluruh masyarakat Lebak Selatan yang diwakili oleh masing-masing Koordinator Wilayah Kecamatan. Dalam deklarasi termaktub terciptanya kebulatan tekad dan momentum untuk mewujudkan Kabupaten Cilangkahan yang diikrarkan oleh ribuan massa dari seluruh elemen masyarakat yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing kecamatan, serta pelantikan pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan dan Koordinator Wilayah Kecamatan.

Dalam deklarasi yang dipimpin oleh H. Ahmad Taufik, SE selaku Ketua Panitia, dilakukan pembacaan teks deklarasi yang diikuti oleh seluruh peserta dipimpin oleh Masjudi selaku Ketua Korwil. Isi dari deklarasi adalah sebagai berikut:

“Deklarasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan”

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah SWT

Kami Masyarakat Lebak Selatan Dengan Ini Menyatakan Membentuk Kabupaten Cilangkahan. Hal-Hal Yang Menyangkut Legalisasi Diselenggarakan Sesuai Peraturan Dan Perundang-undangan Yang Berlaku Dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya.

Malingping, 16 September 2006

Atas Nama Masyarakat Kabupaten Cilangkahan:

Enjang Supriatna, SPi, perwakilan masyarakat Kecamatan Cilograng;

Drs. Ali Rahman, M.Si, perwakilan masyarakat Kecamatan Cibeber;

H. Yaman, perwakilan masyarakat Kecamatan Bayah;

Supendi, S.Pd, perwakilan masyarakat Kecamatan Panggarangan;

H. Roja’I, perwakilan masyarakat Kecamatan Cihara;

Muhidi, perwakilan masyarakat Kecamatan Wanasalam;

H. Ade Suherman LK, perwakilan masyarakat Kecamatan Malingping;

Ade Heriawadi, perwakilan masyarakat Kecamatan Cijaku;

Hilmi, perwakilan masyarakat Kecamatan Cigemblong;

Masjudi, perwakilan masyarakat Kecamatan Banjarsari.

Pada kesempatan acara deklarasi, Ketua DPRD Kabupaten Lebak H. Pepep Faisaludin menyampaikan siap memperjuangkan dan menindaklanjuti aspirasi warga Lebak wilayah Selatan untuk mewujudkan daerah otonom yaitu Kabupaten Cilangkahan sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta segera membentuk Panitia Khusus untuk pengkajian kelayakan yang sudah disetujui oleh semua fraksi di DPRD Kabupaten Lebak. Dukungan serupa juga disampaikan oleh H. Arsa Sutisna, MM selaku Anggota DPR RI dengan pendekatan politik di DPR RI.

Dalam rangka terus menumbuhkan semangat pembentukan daerah otonom, pada tanggal 13 Oktober 2006 bertempat di Rumah Makan Paramitha Baros Serang dilakukan pertemuan atau hearing dan buka puasa bersama antara Bakor PKC dengan DPRD Kabupaten Lebak. Pada pertemuan tersebut, Hifni Nawawi, Ketua Umum Bakor PKC meminta adanya dukungan yang nyata dari DPRD Kabupaten Lebak berupa penganggaran dari APBD Kabupaten Lebak untuk keperluan studi kelayakan dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemekaran wilayah.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak, H. Pepep Faisaluddin menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Lebak sangat merespon aspirasi yang diajukan oleh Bakor PKC dengan positif, dan DPRD sedang menganggarkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak Tahun 2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan studi kelayakan Kabupaten Cilangkahan. Selanjutnya disampaikan pula bahwa adanya pengunduran jadwal pembentukan Panitia Khusus dari semula akan dibentuk bukan Oktober 2006 menjadi bulan Desember 2006 dengan alasan menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta Pemerintah Kabupaten Lebak telah menunjuk STPDN sebagai lembaga yang akan melakukan studi kelayakan Kabupaten Cilangkahan.

H. Pitung Turmudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, mengutarakan dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan atas nama Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Lebak, serta memberikan informasi berupa prosedur yang harus ditempuh oleh DPRD Kabupaten Lebak berkaitan dengan pembentukan Pansus.

Drs. Sholeh Hidayat, M.Pd, Dewan Pakar Bakor, ikut hadir dalam pertemuan menginformasikan bahwa adanya kesediaan dari lembaga peneliti untuk melakukan studi kelayakan Kabupaten Cilangkahan yaitu dari LPPM Untirta. LPPM Untirta sudah menyampaikan langkah-langkah atau metode-metode sebagai bahan dan rumusannya.

Untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom, pada tanggal 13-14 Januari 2007 bertempat di Hotel Safari Garden Cisarua Bogor, dilakukan Konsolidasi Dan Penggalangan Dukungan Aparatur Desa Se-Lebak Selatan. Hasil dari rapat ini adalah tanda tangan aparatur desa, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan perwakilan warga di Lebak Selatan sebagai bentuk dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Selain itu adalah komitmen politik dari lembaga legislatif dan terbangunnya kesepahaman seluruh peserta mengenai perlunya percepatan proses pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Rapat konsolidasi dipimpin oleh Hifni Nawawi, dan hadir beberapa tokoh yaitu H. Pitung Turmudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebak, juga selaku Koordinator Panitia Khusus Pemekaran Wilayah, Saefullah Maksud, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, dan Hj. Tinti Fatimah Chatib, Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Pada tanggal 17 Januari 2007, bertempat di rumah kediaman orang tua Didi Supriadie, Pandeglang, dilakukan Silaturahmi dan Pementapan Langkah-Langkah Strategis Bakor PKC. Dalam rapat, Hifni Nawawi menyampaikan bahwa penyelesaian hal-hal bersifat administrative terkait dengan proses percepatan Kabupaten Cilangkahan kepada instansi/lembaga terkait, seperti Partai Politik, DPRD Kabupaten Lebak, Bupati Lebak, DPRD Provinsi Banten, Gubernur Banten, Kementerian Dalam Negeri, dan DPR RI, serta segera menyelesaikan terkait dengan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh STPDN dan Untirta.

Pada kesempatan yang sama, H. Eri Jauhari menyampaikan bahwa ada dua proses yang akan ditempuh, yaitu usulan masyarakat dan inisiatif DPR-RI. Kemudian disampaikan pula bahwa ada kegelisahan dari Bupati Lebak melihat hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh STPDN menyatakan bahwa Kabupaten Cilangkahan layak untuk menjadi daerah otonom. Selanjutnya perlu adanya inventarisasi data, visualisasi, dan pemetaan segala aspek dan aset potensi daerah.

Pada tanggal 22 Januari 2007 di Cikadeun, tepatnya di rumah kediaman Drs. H. Arsa Suthisna, MM, Anggota Komisi IX DPR-RI, dilakukan Rapat Internal Bakor PKC dan Ekspose Hasil Sementara Study Kelayakan oleh Tim LPPM Untirta Serang. Pemaparan hasil kajian pada dasarnya bersifat sementara, karena data-data yang sudah terkumpul belum seluruhnya diolah. Tapi dari 70% data yang sudah masuk menunjukkan bahwa Kabupaten Cilangkahan layak dengan luas wilayah 148.884 km2.

Tim peneliti LPPM Untirta menginformasikan hasil pertemuan dengan Ketua Tim Kajian dari STPDN bahwa hasil ekspose STPDN dengan Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya, pada tanggal 9 Januari 2007 menunjukkan Cilangkahan layak menjadi Kabupaten. Pada saat itu Bupati mempertanyakan lebih jauh hasil kajian tersebut, bahkan pada Tim STPDN mengajukan dan meminta untuk melakukan kajian Kota Rangkasbitung. Data yang digunakan oleh Tim STPDN adalah data tahun 2004 (Lebak Dalam Angka tahun 2005).

Rapat internal ini menghasilkan rekomendasi, yaitu:

  1. Pengkajian kantor sementara untuk kantor Bupati, DPRD, dan Dinas/Kantor/Lembaga lainnya;
  2. Untuk melengkapi persyaratan, pusat pemerintahan Kabupaten Cilangkahan disebutkan yaitu di Haregem Malingping dengan luas tanah kurang lebih 24 Ha dengan status tanah milik Negara;
  3. Adanya penambahan waktu yaitu tiga minggu dan biaya untuk pengkajian tersebut sebesar Rp21.000.000,00;
  4. Pertemuan dengan Pansus Pemekaran DPRD Kabupaten Lebak seputar evaluasi dan agenda kerja Pansus;
  5. Mengajukan surat usulan pemekaran yang dilampiri data pendukung ke DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri sebagai tembusan;
  6. Melakukan audensi dengan Bupati Lebak, Gubernur Banten, DPRD Provinsi Banten, dan Tokoh-tokoh Banten (tentatif).

Dihimpun dari berbagai sumber.

 

Calon Kabupaten Caringin

Mengembalikan Sejarah Caringin

 


 

Oleh: Massaputro Delly TP

(Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah)

 

Perjuangan aspirasi masyarakat dimulai dengan terbentuknya Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Caringin (PKC) yang selanjutnya disebut BPKC sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan membentuk dan mewujudkan kembali Caringin menjadi Kabupaten. Pembentukan ini ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Masyarakat Wilayah Caringin (M2WC) yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2003. Tokoh penting dalam pembentukan Kabupaten Caringin adalah Ayip Ali Hadrowi selaku Ketua BPKC dan Hendi Huis selaku Ketua Pembina BPKC.

Selain berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar pembentukan calon Kabupaten Caringin, aspirasi ini juga didasari dengan aspek sejarah. Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Caringin dikenal dengan nama “Regentschap  Tjiringin“ setingkat dengan kabupaten hal ini tertuang dalam Staatsblad van Nederlandisch Indië: 1825/1828. Dalam Keputusan Negara Komisaris Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 tertanggal 2 Desember 1828, membagi wilayah Banten menjadi 3 (tiga) Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Caringin.

Pada Staatsblad van Nederlandisch Indië: 1825/1828 Halaman 248 dijelaskan bahwa wilayah Banten terbagi 3 Kabupaten, yaitu:

Bantam, te verdeelen, zoo als geschiedt bij deze, in drie regentscappen, als:

Het regentschap Ceram of nooder regentschap.

Het regentschap Lebak of zuider regentschap.

Het regentschap Tjiringin of wester regentschap.

(Banten, untuk membagi, seperti yang akan dilakukan untuk ini, dalam tiga kabupaten, yaitu:

Kabupaten Seram atau kabupaten utara.

Kabupaten Lebak atau selatan.

Kabupaten Tjiringin atau kabupaten barat.)

Kemudian pada halaman berikutnya diuraikan lingkup dari Kabupaten Caringin, yaitu:

Het regentschap tjiringin of wester regentschap, teverdeelen in vijf districten of demangschappen, als:

Tjiringin, te doen bevatten de onder-districten Tjarita en Tjiringin.

Menes, te doen bevatten de onder-districten Menes en Kananga.

Panimbang, eeniglijk te doen bestaan in het district van dien naam.

Tjimanok, zamen te stellen uit de onder-districten Tjimanok en Kadoeloijang.

Tjibiliong, zamen te stellen uit de onder-districten Tjibiliong en Patoedja.

(Kabupaten Tjiringin atau Kabupaten Barat terbagi lima kademangan, yaitu:

Tjiringin, terdiri dari kecamatan Tjarita dan Tjiringin.

Menes, terdiri dari kecamatan Menes dan Kananga.

Panimbang, terdiri dari Kecamatan Panimbang.

Tjimanok terdiri dari kecamatan Tjimanok dan Kadoeloijang.

Tjibiliong terdiri dari kecamatan Tjibiliong dan Patoedja.)

Dalam Staatsblad ini tertera bahwa, Pandeglang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang. Sementara Pandeglang menjadi Kabupaten dengan membawahi wilayah Caringin dan Cibaliung baru pada tahun 1874 berdasarkan Staatsblad 1874 No. 73 Ordonansi tanggal 1 Maret 1874, mulai berlaku 1 April 1874.

Kajian ilmiah dan studi kelayakan pembentukan calon daerah otonom Kabupaten Caringin dilakukan oleh Center of Law and Good Covernance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 31 September 2003, kemudian dilakukan ekspose Rencana Pembentukan Daerah Otonomi ini pada tanggal 29 Maret 2006. Pada tahun 2013, kembali dilakukan kajian bekerjasama dengan BPP Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 125.1/Kep.425-Huk/2013 tanggal 23 November 2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kajian Pemekaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Hasilnya adalah, bahwa dilihat dari indikator kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan wilayah Caringin layak menjadi daerah otonom sendiri.

Calon Kabupaten Caringin mempunyai luas 280,43 km2 berpenduduk 214.443 jiwa pada tahun 2014 dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah timur dengan Kecamatan Menes, Pulosari, Cisata, dan Picung (Kabupaten Pandeglang), sebelah Selatan dengan Kecamatan Panimbang, Sobang, Angsana, dan Sindangresmi (Kabupaten Pandeglang) dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda. Wilayah Caringin termasuk ke dalam masyarakat agraris yang sebagian besar melakukan pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Sebagian besar hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Potensi sumber daya alam dari hasil perikanan merupakan salah satu andalan masyarakat Caringin. Dari aspek budaya dan religi, daerah Caringin dikenal sebagai Pusat pengembangan Islam, wilayah ini dikenal juga dengan daerah santri yang sudah ada semenjak sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang.

Terkait potensi daerah, dari sektor peternakan potensinya adalah sapi potong, domba, dan ayam. Dari sektor pertanian berasal dari padi, umbi-umbian, sayur-sayuran, serta palawija. Potensi yang dapat dikembangkan adalah sawi, daun kol, tomat, jagung dan timun suri. Kemudian dari sektor pariwisata, wilayah Caringin berada di kawasan suangai dan perairan, hal ini melahirkan sejumlah keunikan tersendiri. Wilayah yang terdiri dari sungai dan lembah merupakan daya tarik wisatawan, kemudian untuk wilayah pesisir tentunya sudah dikenal dengan kawasan Pantai Carita.

Kemampuan ekonomi wilayah Caringin cukup diandalkan, lebih dari 50% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang berasal dari 7 (tujuh) kecamatan di wilayah Caringin. Terutama dari sektor pariwisata, dengan adanya pengembangan kawasan wisata Laba, Cikedal, dan Carita. Selain itu, Kecamatan Jiput dikenal dengan produk utama emping melinjonya.

Calon Daerah Otonom Baru yang diusulkan merupakan bagian dari Kabupaten Pandeglang, usulan ini pula bersama-sama dengan Calon Daerah Otonom Cibaliung, pun saat ini masih bagian dari Kabupaten Pandeglang. Aspirasi Masyarakat Dalam Bentuk Keputusan BPD dan Forum Komunikasi Kelurahan mencakup wilayah kecamatan sebagai berikut:

  1. Labuan, terdiri atas 9 (sembilan) Desa;
  2. Pagelaran, terdiri atas 11 (sebelas) Desa;
  3. Sukaresmi, terdiri atas 9 (sembilan)Desa;
  4. Patia, terdiri atas 9 (sembilan) Desa;
  5. Cikedal, terdiri atas 10 (sepuluh) Desa;
  6. Carita, terdiri atas 10 (sepuluh) Desa;
  7. Jiput, terdiri atas 12 (dua belas) Desa.

Kajian akademik dalam rangka melihat kelayakan potensi yang ada dan sebagai syarat pembentukan daerah otonom baru telah dilakukan. Kajian Akademik dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2004, kemudian dilakukan kajian kembali pada tahun 2013 oleh Tim Peneliti BPP Kemendagri.

 

Diolah dari berbagai sumber.

Calon Kabupaten Cibaliung

Mensejahterakan Rakyat Cibaliung

 

Oleh: Massaputro Delly Tp.

(Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah)

 

Masyarakat wilayah Cibaliung telah memperjuangkan aspirasi untuk membentuk daerah otonom terlepas dari Kabupaten Pandeglang sejak tahun 2003 dengan terbentuknya Komite Percepatan Kabupaten Cibaliung (KPKC). Kemudian pada tahun 2004, KPKC membangun sayap perjuangan dengan membentuk organisasi-organisasi keswadayaan masyarakat atau LSM, seperti Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP), Masyarakat Pajungkulon, Himpunan Pemuda-Pelajar Cibaliung, LSM Peduli Cibaliung dan lain sebagainya. Dimana organisasi-organisasi ini dibentuk dalam rangka membantu perjuangan dan ikut mensosialisasikan percepatan lahirnya Kabupaten Cibaliung.

Untuk melihat kemungkinan dan kelayakan daerah Cibaliung dibentuk menjadi daerah otonom sendiri, pada tahun 2005 dilakukan penelitian pendahuluan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor Sumedang (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri - IPDN). Hasil penelitian diekpos di kantor Sekretariat Daerah di depan para pejabat Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan tokoh-tokoh masyarakat disimpulkan bahwa wilayah Cibaliung sebagai eks Kewadanaan Cibaliung dinyatakan layak menjadi daerah otonom baru. Selain itu untuk menguatkan hasil kajian, dilakukan kembali kajian akedemis terkait potensi sumber daya alam, kependudukan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya oleh Tim Peneliti BPP Kemendagri pada tahun 2013.

Selanjutnya, dalam rangka menyamakan persepsi dan kesatuan gerak langkah, pada tahun 2006 organisasi-organisasi perjuangan pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagaimana di atas dilebur menjadi Badan Koordinator Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung (Bakor P2KC) sebagai satu-satunya wadah perjuangan masyarakat dalam pembentukan Kabupaten Cibaliung. Tokoh-tokoh penting penggerak pembentukan Kabupaten Cibaliung adalah Mohammad Naim, Ali Balfas, dan H. Ade Asnawi.

Berbagai tahapan dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai adanya aspirasi dari masyarakat ditandai dengan persetujuan dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sangat mutlak diperlukan dalam mengajukan calon daerah otonom sebagai aspirasi masyarakat adalah persetujuan dari masyarakat setempat yang diimplementasikan dalam bentuk Keputusan BPD dan/atau Forum Komunikasi Kelurahan/Desa.

Persetujuan dan Keputusan DPRD dan Bupati Pandeglang, Persetujuan dan Keputusan DPRD dan Gubernur Banten, hingga Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. 

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/II/2013-2014 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, menjeaskan bahwa dalam rencana pembentukan Kabupaten Cibaliung sebesar 61,57% dari luas wilayah Kabupaten Pandeglang 2.747 km2 hendak digabungkanmenjadi satu entitas pemerintahan daerah otonom dengan luas wilayah 1.691,56 km2. Dengan demikian wilayah induk Kabupaten Pandeglang akan memiliki luas wilayah administrasi 1.055,44 km2 atau sekitar 38,43% dari luas total Kabupaten Pandeglang sebelum pemekaran.

Kemudian dari aspek kependudukan, berdasarkan kuota adalah minimal lima kali rata-rata penduduk kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Rata-rata penduduk Kabupaten di wilayah Provinsi Banten adalah sebesar 1.406.118 jiwa, jumlah penduduk di calon Kabupaten Cibaliung adalah sebanyak 281.710 jiwa.

Selanjutnya dilihat dari cakupan wilayah calon Kabupaten Cibaliung terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Cibaliung, Sumur, Cimanggu, Cibitung, Cikeusik, Cigeulis, Panimbang, dan Sobang. Untuk ibukota calon Kabupaten Cibaliung setelah dilakukan analisa dari aspek-aspek antara lain aspek kondisi fisik wilayah, ketersediaan lahan pengembangan, kondisi transportasi, dan tinjauan fungsi wilayah berkedudukan di Desa Sukajadi, dimana Desa Sukajadi merupakan ibukota Kecamatan Cibaliung.

Dari sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam PDRB, selain itu salah satu produksi yang layak untuk dikembangkan adalah pariwisata (wisata laut) dan pertambangan (emas dan pasir besi).

Pembentukan Kabupaten Cibaliung akan mendekatkan jarak rentang kendali. Hal ini berguna untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan sehingga nantinya akan mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan public. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, melalui pembentukan Kabupaten Cibaliung akan terbuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sehingga akan terjadi pengembangan potensi daerah dan peningkatan daya saing calon Kabupaten Cibaliung.

 

Diolah dari berbagai sumber.

 

 

 

 

Di era pandemi Covid-19 seperti ini hampir semua sektor merasakan imbasnya. Lalu, apa sih Covid-19 itu? Covid-19 sendiri merupakan virus yang tergolong sangat berbahaya yang menyerang sitem pernafasan dan dapat menular dengan sangat cepat. 

Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina dan dengan cepat menyerang ke penjuru dunia.  Oleh sebab itu pandemik ini terasa sangat berat dibanding dengan pandemi terdahulu yang pernah terjadi. Hampir dari semua negara membuat kebijakan yang tegas, khusus untuk menangani kasus Covid-19 ini yang diharapkan akan segera selesai.

Namun sepertinya sekeras apapun usaha yang telah dilakukan, nampaknya pandemi ini tergolong cukup sukar untuk diselesaikan. Terlihat dari banyaknya tenaga medis yang tampak kewalahan, karena harus siap menjadi garda terdepan menangani kasus Covid-19 ini. 

Peningkatan pasien dari hari ke hari yang tak kunjung mereda juga memperburuk keadaan. Akhirnya, seperti yang kita tahu banyak pasien yang tak tertangani bahkan tak terselamatkan karena rumah sakit-rumah sakit yang ada terisi penuh dan tak terkondusif kan.  

Lalu, untuk Indonesia sendiri Indonesia termasuk negara yang cukup tergolong gagal menangani kasus Covid-19. Menurut data dari Peta Sebaran, tercatat ada 3.194.733 kasus terkonfirmasi yang ternyata naik 28.228 kasus dari data sebelumnya. Dan tercatat ada 84.766 kasus pasien meninggal dunia karena penyakit ini yang naik 1.487 kasus dari data sebelumnya. Walaupun, kasus pasien meninggal dunia hanya 2,7% dari total kasus yang ada, namun banyak dari masyarakat yang tetap merasa kecewa dan mengganggap pemerintah lelet menagani kasus Covid-19 ini. 

Kekhawatiran berlebih lah yang membuat masyarakat terkadang sering salah paham dengan pemerintah. Padahal pemerintah maupun para petugas yang menangani kasus ini berpendapat jika mereka sudah bekerja sebaik yang mereka bisa untuk melawan pandemik dan berusaha mengusirnya dari tanah air tercinta ini.

Mungkin, memang banyak oknum berwenang yang terlihat memanfaatkan situasi buruk ini dan hal itu memang amat sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan negara malah berbalik menjadi senjata yang membunuh rakyat perlahan. 

Namun tak bisa dipungkiri juga masih banyak pejabat yang tetap memikirkan rakyat dan bekerja dengan
totalitas.  Karena mereka lah kita akhirnya bisa mendapat beberapa bantuan keringanan berupa sembako, uang tunai, masker gratis, dan sebagainya. 

Karena mereka pula, rakyat Indonesia bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Vaksin sendiri memang sudah sangat
dinanti-nanti masyarakat karena dianggap menjadi satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari situasi buruk ini. Kedatangan vaksin di Indonesia juga menuai banyak pro kontra sebenarnya, ada yang menganggap vaksin merupakan suatu hal yang berbahaya namun juga ada yang menyambutnya dengan penuh sukacita. 

Pemerintah pun terkadang kewalahan dengan beberapa masyarakat yang sulit diatur, mereka banyak menuntut tetapi
enggan menurut. Banyak dari mereka yang terhasut dan akhirnya melawan juga untuk divaksin, mereka menuntut pemerintah untuk terlebih dahulu di vaksin. 

Saran tersebut akhirnya diterima oleh pemerintah, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama pada 13 Januari 2021, Presiden RI bapak Ir. H. Joko Widodo melaksanakan vaksin terbuka dan mengajak beberapa kalangan yang menurutnya beperan besar untuk mengajak masyarakat agar mau divaksin. Langkah seperti itu  dinilai sangat bijak dan tepat, tetapi sayangnya ttetap banyak menuai kontra dari masyarakat sendiri.

Diolah dari berbagai sumber.

Sebagai turunan atas Undang-Undang dimaksud, pada tanggal 12 Juli 2018 telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah. Salah satu bentuk kerja sama daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, dalam hal ini dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri. Pemerintah daerah diberi peluang untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, dan didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, serta saling menguntungkan.

Diantara jenis kerja sama dengan pihak luar negeri, terdapat kerangka kerja sama Antar Negara/Bilateral, salah satunya yaitu kerja sama antar kota/provinsi bersaudara, atau yang lebih dikenal dengan nama kerja sama sister city/sister province.

Kerja sama antar Negara menjadi suatu keharusan dalam era globalisasi, dalam rangka meningkatkan persahabatan antar bangsa dan mencapai tujuan bersama dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, peluang kerja sama harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebagai pengungkit bagi percepatan pembangunan di pusat dan daerah.

Adapun, melalui kerangka kerja sama sister city/province, diperoleh peningkatan hubungan masyarakat atau “people to people contact”, antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri, dalam rangka mempererat hubungan kerja sama antar bangsa, dan meningkatkan hubungan diplomasi Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di dunia. Di samping itu, kerjasama sister city/province dapat dijadikan sebagai salah satu alternative bagi pemerintah daerah agar mendapatkan solusi untuk bekerjasama dalam pembangunan dan penataan daerahnya, baik antar pemerintah daerah administratif maupun antar masyarakatnya.    

Selain itu, kerja sama sister antara pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah daerah di luar negeri ada yang telah berjalan lebih dari satu dekade dengan beberapa kegiatan yang masih berjalan hingga saat ini, sehingga dipandang perlu dilakukan pembaharuan kerja sama sister city/province agar dapat disesuaikan dengan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.