Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

Awas! Beredar Surat Palsu Atas namakan Gubernur Banten

admin_biropemerintahan Oktober 14, 2020 0 13

Beredar surat palsu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan kepala surat lambang negara Burung Garuda dan di bawahnya mengatasnamakan Gubernur Banten. Dalam surat palsu itu, pihak yang tidak bertanggungjawab berusaha menipu korbannya dengan mengedarkan ke sejumlah lembaga atau perusahaan. Dalam surat tersebutpun menyasar kepada para Direksi BUMN, BUMD, perusahaan konstruksi, perhotelan, perdagangan umum, perbankan, hingga jasa lainnya.

Baca lebih lajut

Berita

Gubernur Banten: Sukses Pembangunan Daerah Didasari Kerja Keras dan Kerjasama Semua Pihak

admin_biropemerintahan Oktober 13, 2020 0 2

"Suksesnya pembangunan daerah, didasari atas kerja keras dan kerjasama semua pihak mulai dari kepala daerah hingga masyarakat," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim saat menyampaikan sambutan dalam telekonferensi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tangerang ke-388 Tahun 2020 (Selasa, 13/10/2020).

Baca lebih lajut

Berita

Penggugat Cabut Gugatan Terhadap Gubernur dan Bank Banten

admin_biropemerintahan Oktober 12, 2020 0 3

Pengadilan Negeri Serang mengabulkan pencabutan gugatan perdata oleh Moch Ojat Sudrajat S, Ikhsan Ahmad, dan Agus Supriyanto terhadap para tergugat dan turut tergugat dalam kasus gugatan Bank Banten. Hal itu turut dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Banten, bahwa Ojat Sudrajat telah mencabut gugatannya.

Baca lebih lajut

Berita

Terkait UU Cipta Kerja Gubernur Wahidin, Sampaikan Usulan dan Masukan Masyarakat Banten ke Presiden Jokowi

admin_biropemerintahan Oktober 9, 2020 0 1

Menyikapi perkembangan situasi terakhir ini, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan bahwa omnibus law Undang - Undang Cipta Kerja adalah produk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupten dan kota.

Baca lebih lajut

Berita

Silakan Demonstrasi Dengan Tertib, Jangan Lupakan Protokol Kesehatan

admin_biropemerintahan Oktober 8, 2020 0 0

Menyikapi berbagai demonstrasi terkait Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja di wilayahnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sangat memahami jika demonstrasi merupakan salah satu saluran aspirasi yang merupakan hak warga negara. Tapi mengingat saat ini Provinsi Banten sedang menghadapi pandemi Covid-19, Gubernur Wahidin terus memberikan pesan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. "Silahkan demo untuk ungkapkan aspirasinya, namun tetap jaga ketertiban dan jangan anarkis. Sama jangan lupa pakai masker, taati protokol kesehatan," himbaunya. Hal ini diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim usai menghadiri telekonferensi Rapat DPRD Provinsi Banten pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 di Kota Tangerang.

Baca lebih lajut

Berita

Gubernur Banten Apresiasi Kerja Keras DPRD Provinsi Banten

admin_biropemerintahan Oktober 8, 2020 0 1

Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setingggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten dan seluruh anggota. Di tengah-tengah kekhawatiran kita semua di masa pandemi Covid-19 ini, masih terus bekerja keras dalam rangka mempersiapkan APBD dan melakukan langkah-langkah untuk APBD 2021," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam telekonferensi Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan RKUA RPPAS APBD Provinsi Banten TA 2021 dan Penyampaian Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang. (Kamis, 8/10/2020).

Baca lebih lajut

Berita

Mendagri Tunjuk Bachril Bakri sebagai Plt. Kepala Pusat Fasker Kemendagri

admin_biropemerintahan Oktober 6, 2020 0 1

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menunjuk Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Bachril Bakri sebagai (Plt.) Kepala Pusat (Kapus) Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Setjen Kemendagri. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.2-3061 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Baca lebih lajut