URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN


URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN

SETDA PROVINSI BANTEN

                                                                                                          

Pasal 6

 

  1. Biro Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Daerah Tata Praja melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan  perumusan kebijakan pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama,pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemeritahan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah,  pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. penyiapan   perumusan   kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah,  pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. pengkoordinasian serta penyusunan petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,  pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. pelaksanaan monitoring, pengkajian dan evaluasi  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah,  pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. pelaksanaan  pembinaan  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan umum.
  1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merumuskan  penyusunan program dan rencana kerja dilingkungan  Biro Pemerintahan;
  2. merumuskan kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah,pertanahan dan kerjasama, serta  kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk tenis dan pelaksanaan tugas  dilingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;

 

 

 

 

  1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas  di lingkungan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerjasama, kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. membina pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Biro Pemerintahan;
  4. menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pertanahan dan kerja sama serta kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
  1. Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud membawahkan:
  1. Bagian Pemerintahan Umum;
  2. Bagian Otonomi Daerah;
  3. Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
  4. Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

 

Bagian Pemerintahan Umum

 

Pasal 7

 

  1. Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan  koordinasi, petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bagian Pemerintahan Umum memiliki fungsi sebagai berikut:
    1. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan   pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    2. Penyusunan program dan petunjuk mengenai pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan   pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan kecamatan dan kelurahan, pembinaan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugasdekonsentrasi dan tugaspembantuan;
    5. Penyusunan jadwal rapat koordinasi secara berkala dengan instansi di Iingkungan Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

 

  1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyusun rencana kerja / operasional kegiatan dilingkungan bagian pemerintahan umum;
  2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi,  fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan  dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan  kecamatan dan kelurahan serta pembinaan  pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  dilingkungan sub bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sub bagian bina kecamatan dan kelurahan serta sub bagian  pemerintahan desa;
  4. menyusun perencanaan, pengorganisasian,  pengendalian dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan  dan pelaksanan pembinaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,  kecamatan dan kelurahan dan  pemerintahan desa;
  5. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi   dan   fasilitasi   kegiatan   dalam   bidang   penyelenggaraan pemerintahan umum  dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun   Provinsi   dan   Kabupaten/Kota;
  6. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bagian pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
  1. Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud membawahkan:
    1. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
    2. Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
    3. Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa.

 

Sub-Bagian

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

 

Pasal 8

 

  1. Sub-Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

 

  1. merencanakan kegiatan sub bagian  dekosentrasi dan tugas pembantuan;

 

 

 

 

  1. menyiapkan bahan  perumusan kebijakan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyiapkanbahan penghimpunan data dekonsentrasi berdasarkan  alokasi dana dari pusat;
  3. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta laporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dekonsentrasi dan  tugas pembantuan;
  6. menyiapkan bahan pengolahan data dan  informasi,  koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan dibidang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  8. memfasilitasi penyiapan bahan pengolahan data dan informasi nama-nama rupa bumi;
  9. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepadabawahan;
  10. melakukan penilaian kepada bawahan;
  11. menyelenggarakan  monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  dekonsentrasi dan tugas pembantuan, baik di tingkat Provinsi  maupun antara Kabupaten/Kota.

 

Sub-Bagian

Bina Kecamatan dan Kelurahan

 

Pasal 9

 

  1. Sub-Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan pembinaan kecamatan dan kelurahan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan sub bagian  bina kecamatan dan kelurahan;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakan pembinaan kecamatan dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi  terpadu kecamatan;
  4. menyiapkan bahan fasilitasi pemekaran dan pembentukan  kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

 

 

  1. melaksanakan penyiapan bahan  pengolahan data dan  informasi  penyelenggaraan  kecamatan dan kelurahan;
  2. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  3. menyiapkan bahan perumusan  kebijakan serta laporan pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  4. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  5. melaksanakan penyiapan bahan kode data wilayah dan  informasi serta  koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  6. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  7. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai program;
  8. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  pembinaan kecamatan dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sub-Bagian

Bina Pemerintahan Desa

 

Pasal 10

 

  1. Sub-Bagian Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan pembinaan pemerintahan desa.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Bina Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan  kegiatan Sub Bagian  Pemerintahan Desa;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakan pembinaan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. menyiapkan bahan  pengolahan data dan  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan desa;
  5. menyiapkan bahan pengolahan data dan  informasi serta  koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa;
  6. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;

 

 

 

  1. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  pembinaan pemerintahan desa.

 

Bagian Otonomi Daerah

 

Pasal 11

 

  1. Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, petunjuk teknis, evaluasi dan  perumusan kebijakanfasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah serta  penataan daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan bahan koordinasi kebijakan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta  penataan daerah;
  2. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan  penataan daerah serta  fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas otonomi daerah;
  4. pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan  penataan daerah serta  fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
    1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Otonomi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. menyusun rencana kerja kegiatan di lingkungan Bagian Otonomi Daerah;
  2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD,pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah;
  3. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah serta  fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
  4. menyusun  perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemberian

fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;

 

 

 

 

 

  1. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi   dan   fasilitasi   kegiatan  pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan daerah dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
  2. memberi petunjuk kepada para sub bagian di lingkungan Bagian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.
    1. Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud membawahkan:
      1. Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
      2. Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
      3. Sub Bagian Penataan Daerah.

 

Sub Bagian

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

 

Pasal 12

 

  1. Sub-Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakankegiatan Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakandan fasilitasi, monitoring pelaksanaan pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  3. menyiapkan bahan/data perumusan kebijakan dan fasilitasi prosedur administrasi pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  4. menyiapkan bahan/data perumusan kebijakan dan fasilitasi prosedur  administrasi izin keluar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
  5. dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota atas dasar alasan penting berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  6. menyiapkan bahan/data perumusan kebijakan dan fasilitasi prosedur  administrasi izin cuti kampanye Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

 

 

 

 

  1. menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRDberdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  2. menyiapkan bahan/data  koordinasi dan  evaluasi laporan pelaksanaan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD;
  3. menyiapkan bahan penyusunan konsep sambutan Gubernur pada hari jadi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
  4. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  5. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  6. melaksanakan monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;

 

Sub Bagian

Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

 

Pasal 13

 

  1. Sub-Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakandan peningkatan  kapasitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi,  fasilitasi, sosialisasi  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyiapkan bahan  pengolahan data dan  informasi  sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan daerah;

  1. melaksanakan pembinaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  2. menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan pembinaan penyelengggaraan pemerintahan daerah;
  3. menyiapkan bahan/data penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) Provinsi Banten berdasarkan bahan/data hasilpelaksanaan pembangunan bidang  pemerintahan/pembangunan;

 

 

 

  1. menyiapkan bahan/data  koordinasi dan  evaluasi laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten;
  2. menyiapkan bahan perumusan  kebijakan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
  5. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

 

Sub Bagian

Penataan Daerah

 

Pasal 14

  1. Sub-Bagian Penataan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Otonomi Daerah melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan penataan daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Penataan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Penataan Daerah;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakan peningkatan   penataan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan/data  koordinasi,  fasilitasi, sosialisasi  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pembentukan dan atau penggabungan daerah Kabupaten/Kota;
  4. menyiapkan data dan  informasi  sebagai bahan pembinaan penataan daerah;

menyiapkan bahan/data  koordinasi dan  Evaluasi laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penataan daerah;

  1. menyiapkan bahan perumusan  kebijakan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penataan daerah;
  2. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  3. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
  4. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  pembinaan penyelenggaraan penataan daerahberdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Pertanahan dan Kerjasama

 

Pasal 15

 

  1. Bagian Pertanahan dan Kerjasama  mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan  koordinasi, petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, evaluasi serta perumusan kebijakan pembinaan batas daerah, pembinaan kerjasama dan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pertanahan dan Kerjasama  memiliki fungsi sebagai berikut:
  1. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, batas wilayah serta administrasi kerjasama;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan   tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, batas daerah dan administrasi kerjasama;
  3. penyiapan  bahan fasilitasi di bidang tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kerjasama dalam negeri, luar negeri dan antar lembaga;
  5. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kerjasama dan batas daerah.
  1. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. merencanakan kerja di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
  2. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi,  fasilitasi dan

pembinaan penyelenggaraan di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  1. menyiapkan bahan penyusunan  program dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
  2. menyiapkan bahan penyusunan  perencanaan, pengorganisasian,  pengendalian dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan  dan pelaksanan di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama;
  3. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi   dan   fasilitasi   kegiatan   dalam   bidang   persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

 

 

 

 

kepentingan umum dan kerjasama dalam berbagai tingkatan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun   Provinsi   dan   Kabupaten/Kota;

  1. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Pertanahan dan Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan.

 

  1. Bagian Pertanahan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud membawahkan :
    1. Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
    2. Sub Bagian Bina Wilayah;
    3. Sub Bagian Bina Kerjasama.

 

Sub Bagian

Administrasi Pertanahan

Pasal 16

 

  1. Sub-Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian  administrasi pertanahan;
  2. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. memfasilitasi tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  5. melakukan penilaian kepada bawahan sesuai dengan peraturan yang  berlaku;
  6. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan terhadap pelaksanaan  tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

Sub Bagian Bina Wilayah

Pasal 17

  1. Sub-Bagian Bina Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan pembinaan batas daerah.

 

 

  1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Bina Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bina Wilayah;
  2. menyiapkan bahan  perumusan kebijakan penyelenggaraan batas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian batas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyiapkan bahan informasi cakupan wilayah perbatasan dalam penyelenggaraan  bina wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  6. melakukan penilaian kepada bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. melaksanakan   monitoring,  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan  administrasi batas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

Sub Bagian Bina Kerjasama

 

Pasal 18

 

  1. Sub-Bagian Bina Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan urusan kerjasama.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub-Bagian Bina Kerjasama mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Bina Kerjasama;

 

  1. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan bina kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyiapkan bahan

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan