FALSE


REKOMENDASI RAKERNAS APPSI TAHUN 2015

Ambon, 26 – 28 Pebruari 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah menghadirkan pengaturan baru mengenai pemerintahan daerah. Mengingat saat sekarang sedang dilakukan kegiatan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dan mengantisipasi kemungkinan dilakukannya revisi atas UU No. 2 Tahun 2015  oleh DPR, maka APPSI memandang perlu untuk memberikan masukan demi efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU No. 2 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, APPSI menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Perlu ditegaskan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan penguatan peran tersebut diperlukan pula fasilitasi untuk peningkatan kapasitas dan wibawa Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Dengan demikian, fungsi Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Provinsi dapat lebih dioptimalkan.
  2. Pemerintahan Pusat perlu lebih aktif melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Langkah aktif ini dibutuhkan segera karena banyak peraturan yang tidak dapat dilaksanakan, menimbulkan kebingungan, dan bahkan berimplikasi pada pemborosan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  3. Perlu penegasan kembali kewenangan Daerah di dalam administrasi pertanahan, terutama melalui Tugas Pembantuan, sehingga Daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat beriringan dengan kewenangan bidang pertanahan yang telah menjadi kewenangan daerah  sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, pemerintah nasional dapat berkonsentrasi dalam pembuatan norma, standar, prosedur, supervisi dan fasilitasi.
  4. Perlu segera dikeluarkan kebijakan Land Reform yang mengatur secara tegas pengguguran hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah negara yang terlantar oleh perusahaan dan atau pribadi setelah batas waktu lima tahun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
  5. Perlu pengaturan mengenai biaya operasional Gubernur yang tidak terikat dengan besar kecilnya PAD. Praktek selama ini menunjukkan bahwa untuk Daerah provinsi yang memiliki PAD yang relatif kecil, Gubernur dihadapkan pada keterbatasan dukungan finansial dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membantu daerah dimaksud, sehingga biaya operasional terpenuhi secara minimum.
  6. Dalam masa 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU Nomor 2 Tahun 2015 perlu diselenggarakan forum dialog reguler antara Gubernur dengan Presiden atau yang mewakili Presiden mengenai topik permasalahan yang dianggap penting sebelum diimplementasikan.
  7. Mengingat ketentuan bahwa kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara, perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan negara tersebut.
  8. Dalam pengaturan Daerah provinsi berciri kepulauan perlu ditegaskan adanya arah kebijakan yang memandang Daerah Provinsi dimaksud sebagai satu sistem pulau-pulau. Dengan arah kebijakan tersebut, maka pengaturan mengenai Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, baik yang berkaitan dengan masalah keuangan, ekonomi dan sosial budaya, termasuk demografi dan penataan daerah, harus disesuaikan dengan ciri kepulauannya.
  9. APPSI sepakat dan mendukung penuh pendapat Ketua BPK RI tentang pengembalian atas kerugian keuangan negara dalam temuan pemeriksaan BPK sebelum batas 60 hari sejak ditetapkannya temuan tersebut, sebagai sesuatu yang dinyatakan bersih dari sudut audit keuangan negara. Berdasarkan pandangan tersebut, disarankan kepada Presiden agar memerintahkan kepada semua aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan ini sebagai objek pemeriksaan.
  10. APPSI sepakat dengan pandangan Menteri Dalam Negeri bahwa wewenang untuk menetapkan Pelaksana Tugas bagi Kabupaten/Kota yang Bupati/Walikotanya  berakhir masa jabatannya berada sepenuhnya pada Gubernur. Untuk maksud itu, disarankan kepada Menteri Dalam Negeri agar menetapkan kewenangan ini dengan suatu Keputusan Menteri.

 

KESIMPULAN HASIL PERTEMUAN APPSI

DENGAN BANK-BANK PEMERINTAH

Jakarta, 8 Juni 2015

Dalam rangka mengatasi pelambatan ekonomi saat ini perlu ada berbagai kebijakan yang bersifat "out of the box" dari seluruh stakeholder, agar Indonesia mampu kembali memperbaiki kinerja ekonomi sehingga upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami hambatan. Untuk itu dipandang sangat mendesak untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Regulasi
    1. Untuk memperkuat kemandirian pangan, pemerintah perlu mendorong peningkatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Penambahan jumlah subsidi bunga di APBN perlu dilakukan, khususnya untuk beberapa sektor pangan yang menjadi kebutuhan utama dalam jumlah yang besar.
    2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini sudah pernah berjalan baik namun dihentikan. Padahal kredit ini sangat efektif didalam menopang kelangsungan usaha pada tingkat ekonomi akar rumput. Karena itu Pemerintah perlu melanjutkan KUR, termasuk membayar premi asuransi dan subsidi bunganya sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing propinsi.
    3. Bagi daerah-daerah yang ekonominya berbasis komoditas dan mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan, perlu upaya darurat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar daya beli kembali stabil. Peluncuran program pembangunan fisik yang bersifat padat karya pada lingkup kecamatan dan kabupaten dan peningkatan sektor komoditas di hilir mendesak untuk dilakukan.
  2. Fokus
    1. Bank-Bank Pemerintah perlu merespon secara cepat dan positif kebijakan pemerintah untuk memperkuat Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dalam rangka memperkuat kemandirian pangan. Dalam hal ini Pemerintah daerah melalui Dinas-Dinas terkait harus secara aktif mengambil peran sebagai partner dengan memberi rekomendasi ke setiap sektor usaha yang layak untuk mendapat kredit. Pemda propinsi berperan melakukan monitoring atas sektor-sektor yang menjadi penerima kredit ini.
    2. Bank-Bank Pemerintah agar fokus mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan kredit sektor-sektor unggulan daerah yang terkait dengan industri berbasis ekspor, industri berbasis subsitusi impor, serta kredit perumahan rakyat dan kredit berbasis konsumsi. Dalam proses tersebut, pemerintah propinsi mengambil prakarsa untuk memasok data dan memfasilitasi tersedianya jaminan non fisik bagi pengembalian kredit yang tersalurkan sehingga perbankan tidak mengalami kerugian di belakang hari.
    3. Untuk mendukung bank pemerintah dalam menyalurkan kredit yang lebih besar, maka sumber dana APBD harus ditempatkan di Bank Pemerintah.
    4. Untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat, maka pemerintah daerah perlu menyediakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti letaknya yang tidak jauh atau terjangkau transportasi publik ke tempat kerja mereka, dekat dengan dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan, serta kemudahan memperoleh IMB.
  3. Implementasi

Pemerintah Daerah :

  1. Dalam rangka pembangunan perumahan rakyat, pemerintah daerah perlu membantu percepatan proses pembebasan tanahnya.
  2. Sertifikasi atas lahan yang digunakan untuk perkebunan terkait pangan rakyat perlu dipermudah aksesnya.
  3. Menempatkan sebagian dana APBD di bank Pemerintah agar dapat meningkatkan gearing ratio.
  4. Membantu bank-bank melalui dinas-dinas terkait sebagai pemberi rekomendasi yang layak diberikan kredit, serta monitoring selama kredit diberikan.
  5. Membantu bank-bank untuk memberi informasi sektor-sektor unggulan yang akan menjadi fokus pemerintah.

Perbankan :

  1. Bersama pemerintah daerah merumuskan penentuan sektor unggulan, sektor pangan dan sektor lain yang layak dibiayai.
  2. Memberikan kredit sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah khususnya sektor pangan dan sektor unggulan lain.
  3. Memberi kewenangan kepada pimpinan cabang bank di daerah untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka menentukan penyaluran kredit sesuai kriteria yang telah disepakati.
  4. Mempertimbangkan penetapan bunga rendah demi mengoptimalkan kinerja UMKM pada sektor pangan dan sektor unggulan.

Pemerintah Pusat :

  1. Perlu memberikan insentif fiskal terkait dengan usaha di sektor pangan, sektor industri berbasis ekspor dengan nilai tambah di atas 40 persen, dan industri berbasis substitusi impor.
  2. Perlu memberikan keringanan uang muka pembelian rumah rakyat untuk penghasilan tidak hanya 4.5 juta/bulan tetapi sampai dengan penghasilan 8 juta/bulan; demikian pula dengan rumah susun agar diberlakukan hal yang sama.
  3. Memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengantisipasi risiko usaha, terutama yang terkait dengan sektor komoditas dan sektor penunjangnya.Namun demikian, mekanisme good governance perlu tetap dilakukan.

APPSI:

Membentuk Desk Perbankan dengan tugas sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan informasi dari setiap Provinsi tentang sektor ekonomi unggulan yang layak difasilitasi dengan kredit Perbankan, terutama untuk produk substitusi impor dan produk yang layak diekspor. Dalam hal ini diarahkan agar masing-masing Provinsi cukup memilih 3 sektor saja.
  2. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Perbankan mengenai kebutuhan pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang berbagai kebijakan bank yang diperlukan untuk realisasi atau implementasi maksud butir a di atas.

 

 

 

KESIMPULAN HASIL PERTEMUAN APPSI DENGAN MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BKPM

Jakarta, 15 Juni 2015

  1. Optimalisasi peningkatan produktifitas di bidang pertanian memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kementrian Pertanian dengan Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya hambatan dalam realisasi program, misalnya saja keinginan / usul daerah untuk membangun infrastruktur pengairan harus terlebih dahulu dirujuk ketersediaan sumber air. Selain itu, ada daerah yang menolak kawasannya untuk menjadi area aliran air ke waduk yang sifatnya lintas Kabupaten.
  2. Pemerintah Nasional perlu menegaskan letak kewenangan operasional untuk penugasan tenaga penyuluh pertanian yang selama ini berada pada tingkat Kabupaten, namun sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal kewenangan bidang penyuluhan ini tidak lagi tercantum sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sementara itu, UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih berlaku, dimana kewenangan itu diakui terletak pada tingkat Kabupaten.
  3. Kementrian Pertanian mendorong agar Pemerintah Daerah merespon secara kreatif tawaran untuk penanaman cabai, bawang merah, tebu dan penyediaan daging potong melalui penyediaan lahan untuk keperluan itu. Dan daerah perlu segera berkoordinasi dengan Kementrian Pertanian untuk realisasi program tersebut. Kementrian Pertanian menyanggupi pengawalan atas program tersebut dengan mengharapkan dukungan instansi terkait dan Pemerintah daerah untuk pengembangan infrastruktur, pengaturan sistem distribusi produk pertanian, dan jaminan harga pada tingkat petani.
  4. Untuk mendukung program peningkatan produksi demi menjamin ketahanan pangan, sangat diperlukan kemudahan memperoleh Hak Guna Usaha untuk lahan bidang pertanian pangan, sehingga investor bisa lebih tertarik untuk masuk ke sektor pangan. Kemudahan itu seyogyanya sepadan dengan apa yang berlaku pada sektor perkebunan kelapa sawit.
  5. Pemerintah Nasional perlu secara sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak terlalu lama melakukan rancang ulang berupa realokasi industri tertentu dari Jawa ke luar Jawa. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketimpangan kemajuan sektor industri yang selama ini berlaku dan pada saat yang sama mempercepat proses industrialisasi di luar Jawa.
  6. Sesuai harapan Kementrian Perindustrian, para Gubernur berkomitmen untuk segera mengambil langkah-langkah penyusunan rencana pembangunan industri daerah yang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Sejalan dengan itu, para Gubernur juga akan memberi perhatian khusus dalam upaya-upaya pencegahan masuknya produk-produk industri secara ilegal ke pasar-pasar di daerah.
  7. Para Gubernur memberi perhatian khusus terhadap keprihatinan Kementrian Perindustrian berkaitan dengan stabilitas dan keamanan di daerah agar kegiatan sektor industri tidak terganggu, yang dapat mengakibatkan pemilik modal pindah ke negara lain, sebagaimana kasus pindahnya Siemens dari Batam ke Kuala Lumpur pada tahun 2014.
  8. Kementrian Perindustrian dan para Gubernur sepakat memberi perhatian dan sedapat mungkin secara bersama-sama menjaga agar suplai energi, khususnya listrik, biaya main power, dan transportasi dapat dipelihara pada tingkat harga yang sekarang.
  9. Kementrian Perindustrian, BKPM dan para Gubernur sepakat untuk mendorong percepatan proses penerbitan Ijin Usaha Industri, khususnya industri kecil dan menengah serta mendukung upaya pengembangan dari setiap produk industri baru, terutama yang merupakan temuan kreatif dari berbagai kelompok masyarakat.

CATATAN USULAN BEBERAPA GUBERNUR :

  1. Gubernur Maluku Utara mengusulkan agar realisasi janji-janji Presiden untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah segara dipenuhi, khusunya untuk pembangunan jalan ke kawasan industri, pelabuhan dan bandara. Secara khusus, permintaan Gubernur Maluku Utara untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Provinsi di Sofifi dapat segera direalisasikan.
  2. Gubernur Kalimantan Barat mengusulkan agar Pemerintah Nasional mempertimbangkan untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan peredaran minuman keras, khususnya bir, demi mencegah rontoknya industri di bidang itu, sehingga mendorong terjadinya penutupan usaha dan pengangguran di daerah.
  3. Gubernur Kalimantan Tengah merespon secara positif program perluasan tanaman pangan dari Menteri Pertanian dengan menyatakan  tersedianya lahan seluas 100 hektar di wilayahnya yang siap untuk penanaman bawang merah.
  4. Gubernur Sumatera Utara meminta penambahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerahnya untuk optimalisasi pengolahan kelapa sawit dan semua turunannya, serta perlunya memberi insentif berupa tax holiday kepada investor yang berpartisipasi dalam kawasan tersebut.
  5. Gubernur Lampung mengusulkan agar selain kawasan industri maritim yang telah ditetapkan di daerahnya, juga diperlukan ditetapkannya kawasan industri pengolahan hasil perkebunan, seperti kopi, nanas, cokelat, pisang, singkong dan lain-lain, yang terintegrasi di daerah tersebut.
  6. Gubernur Riau melaporkan adanya hambatan dalam mengoptimalkan kegiatan industrialisasi di daerahnya, khususnya di wilayah Dumai yang merupakan daerah penghasil minyak, karena belum disahkannya RTRW Provinsi Riau oleh Pemerintah Nasional.
  7. Gubernur Aceh meminta agar eks kawasan pabrik gas alam cair di Arun, Aceh Utara, ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga aset yang masih tersisa tidak mubazir dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri yang sesuai.
  8. Gubernur Sulawesi Selatan mengingatkan dan menghimbau kepada Menteri Perindustrian agar daerah-daerah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus jangan tiba-tiba terhapus dan menunjuk daerah lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan tanpa berkonsultasi dengan Gubernur.

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan