LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAAN PENCATATAN SIPIL TOLOK UKUR SOSIALISASI PENCATATAN SIPIL TENTANG PERKAWINAN DAN


 

LAPORAN KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENATAAN PENCATATAN SIPIL

TOLOK UKUR

SOSIALISASI PENCATATAN SIPIL TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

TAHUN 2013

 

 

HOTEL MAMBRUK,ANYER-SERANG

4 S.D. 5 JULI 2013

    

BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

 

KATA PENGANTAR

 

            Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2013 dapat diselesaikan.

 

            Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan.

 

            Pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2013 diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya : tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan kegiatan.

 

            Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2013 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

 

 

Serang,           Juli 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil

 

 

 

H. Hikmat Surahman,SE

NIP.19590504 198203 1 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAAN PENCATATAN SIPIL

TOLOK UKUR

SOSIALISASI PENCATATAN SIPIL TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

 

I.               PENDAHULUAN

                  Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten adalah salah satu bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Pencatatan Sipil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dan juga dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada aparatur pemerintah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten maupun di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan lintas sektoral.

 Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten adalah salah satu bagian dari kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pencatatan sipil khususnya tentang perkawinan dan perceraian.

Keberhasilan program pencatatan sipil khususnya tentang perkawinan dan perceraian akan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan jumlah penduduk yang besar dan tumbuh pesat, tentunya pemerintah dan pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya perkawinan dan perceraian. Peran serta yang aktif dari aparat pemerintah khususnya yang langsung bersentuhan dengan proses perkawinan dan perceraian dalam hal ini adalah pegawai pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawai pada Pengadilan Agama, untuk selanjutnya menyampaikan laporan mengenai jumlah perkawinan dan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui berapa banyak jumlah perkawinan dan perceraian di Provinsi Banten.

Sasaran utama mengadakan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten adalah agar aparat yang terkait dengan proses perkawinan dan perceraian di Provinsi Banten mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pencatatan sipil khususnya tentang perkawinan dan perceraian dan menyatukan persepsi mengenai pencatatan sipil, selain itu dengan pencatatan sipil yang terkoordinasi dengan baik akan menjadi langkah bijak dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, termasuk tertib pencatatan sipil dalam upaya pemenuhan hak-hak sipil penduduk Provinsi Banten dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II.         DASAR HUKUM

1.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten;

2.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5.   PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

6.   PP Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

III.         MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian mempunyai maksud dan tujuan yaitu:

1.   Maksud diselenggarakannya Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara perkawinan dan perceraian kepada aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;

2.   Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian adalah agar aparatur pemerintah lebih memahami mekanisme, prosedur dan tata cara perkawinan dan perceraian sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal kepada masyarakat.

IV.          WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

                                    Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jum’at, tanggal 4 s.d 5 Juli 2013 bertempat di Hotel Mambruk, Anyer-Serang.

V.       NARASUMBER

Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian terdiri dari:

1.      Pejabat Eselon III pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;

2.   Pejabat Eselon III pada Pengadilan Agama di Provinsi Banten.

VI.          MATERI

                                    Materi yang disampaikan pada Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian adalah:

1.   Peraturan dan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Secara Umum;

Materi ini disampaikan oleh Adi Ardiansyah,SH (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa Pencatatan sipil dipahami sebagai pencatatan peristiwa penting yg dialami oleh seseorang dalam register akta pencatatan sipil pada instansi pelaksana, dimensi hukum dari terminologi pencatatan dlm pencatatan sipil bermakna :

a.   Pencatatan menggunakan stelsel aktif, artinya penduduk wajib melapor dan pemerintah wajib mencatat.

b.   Metode pencatatan yg digunakan adalah metode registrasi, artinya bahwa pengakuan penduduk dlm pelaporan wajib disertai dgn bukti dokumen kependudukan yg dimiliki.

c.   Pelaksanaan pencatatan terkait dgn ketentuan formil (tata cara) dan ketentuan materiil (persyaratan).

d.   Pencatatan bermakna bahwa Peristiwa Penting tersebut telah dicatatkan dlm Register Akta (akta autentik) dan diterbitkan kutipan akta.

Pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dalam Register Akta (akta autentik), sehingga wajib memenuhi aspek materiil (persyaratan) dan aspek formil (asas dan prosedur). Penyimpangan atas aspek materiil dan aspek formil, menjadikan akta cacat hukum dan batal demi hukum, disamping itu membawa resiko hukum bagi pejabat dan pelaksana di daerah. Apabila terjadi permasalahan terhadap capil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan sebagai  berikut :

a.   Pengaturan normatif sebagaimana telah ditentukan dalam berbagai UU yang mengatur atau berkaitan dengan capil;

b.   Apabila  pendekatan   normatif  tersebut dirasakan belum dapat menyelesaikan permasalahan capil, maka penyelesainnya wajib dilakukan melalui jalur justitia atau pengadilan;

c.   Apabila  terdapat  permasalahan  dalam  masa transisi, maka penyelesaiannya wajib didasarkan pada Kabijakan Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Atas dasar Kebijakan Nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian menindaklanjuti dengan kebijakan regional/kebijakan daerah.

2.  Pembahasan tentang perkawinan dan perceraian menurut perspektif hukum nasional;

Materi ini disampaikan oleh Anna Mariana,SH (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa ruang lingkup dan cakupan kegiatan Pencatatan Sipil yang merupakan tanggungjawab dan kewenangan Instansi Pelaksana :

a.   Kelahiran, lahir mati, kematian;

b.   Perkawinan & pembatalan perkawinan;

c.   Perceraian & pembatalan perceraian;

d.   Pengangkatan, pengakuan & pengesahan anak;

e.   Perubahan nama & perubahan jenis kelamin;

f.    Perubahan kewarganegaraan.

            Tatacara pencatatan perkawinan di Indonesia :

§  Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan  pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana  dg melengkapi persyaratan yg diperlukan.

§  Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan  menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

§  Kutipan akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing  suami  dan istri.

            Tatacara pencatatan perceraian di Indonesia :

§  pencatatan perceraian  pada UPTD Instansi Pelaksana Pasangan suami dan istri  yg bercerai mengisi formulir   atau pada Instansi Pelaksana  dg  melampirkan   persyaratan yg diperlukan;

§  Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana    atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta  Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan;

§  Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing     suami dan istri yg bercerai.

3.   Dasar Hukum dan Mekanisme Perceraian;

Materi ini disampaikan oleh Drs.Chotman Jauhari (Hakim Madya Utama/Wakil Ketua Pengadilan Agama Serang). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa penyelenggaran pencatatan sipil  berdasarkan uu no 23 tahun 2006, pp no 37 tahun 2007, perpres no 25 tahun 2008, dan permendagri no 11, 12, 18, dan 19 tahun 2010 :

A.     Materi Pokok UU No 23 Th 2006;

B.     Materi Pokok PP No 37 Th 2007;

C.     Materi Pokok Perpres No 25 Tahun 2008;

D.     Materi Pokok Permendagri No 11 Tahun 2010;

E.     Materi Pokok Permendagri No 12 Tahun 2010;

F.      Materi Pokok Permendagri No 18 Tahun 2010;

G.     Materi Pokok Permendagri No 19 Tahun 2010.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan undang-undang organik dari  UUD 1945, yaitu melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (3) bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan UU”. UU No 23 Tahun 2006  menggantikan aturan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil produk Pemerintah Hindia Belanda dan mencabut berlakunya 5 staatsblaad serta 1 Undang-Undang, UU Nomor 23 Tahun 2006 memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum penduduk Indonesia maupun WNI di luar Wilayah RI, Pengaturan administrasi kependudukan dapat optimal bila didukung pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sestem tata pemerintahan sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.

VII.     PESERTA

Peserta Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian diikuti oleh 40 (empat puluh) orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kantor Urusan Agama (KUA) di Provinsi Banten.

VIII.  BIAYA KEGIATAN

      Biaya Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian dibebankan kepada APBD Provinsi Banten Tahun 2013.

IX.    KESIMPULAN

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian tahun anggaran 2013 telah terselenggara dengan sukses, peserta Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian sangat antusias dan terjadi interaksi dua arah yang menarik, peserta mampu memahami materi dengan baik. Diharapkan dengan adanya Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian, memberikan kemaslahatan bagi Pemerintah Provinsi Banten pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

 

 

X.     SARAN

a.   Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian di Provinsi Banten  hendaknya pada tahun mendatang tetap diadakan guna menyatukan persepsi mengenai pencatatan sipil terutama tentang perkawinan dan perceraian.

b.   Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Sosialisasi Pencatatan Sipil tentang Perkawinan dan Perceraian diperlukan dalam rangkaian fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setdaprov. Banten demi terselenggaranya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Banten.

Demikian laporan ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan.

 

Serang,        Juli 2013

 

KETUA PANITIA

 

 

 

 

Dra.Hj.NANI SUARNI,M.Si

NIP. 19580812 198203 2 009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan