PEMPROV SERIUS ATASI MASALAH TKS


Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku serius untuk mengatasi masalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Banten. Menurut WH, penataan atau inventarisasi data pegawai non ASN tersebut merupakan langkah awal dalam upaya penertiban.

“Inventarisasi ini kita serius. Jadi dilihat perannya, kalau kemarin kan bisa dilihat lah siapa aja bisa bawa TKS. Kalau sekarang mah kita lihat, harus betul-betul sesuai kebutuhan atau tidak,” ujar WH kepada wartawan usai shalat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Jumat (4/8).

Menurut WH, pegawai TKS yang diperjakan harus betul-betul yang memiliki komptensi dan sesuai kebutuhan. 

“Kita lihat dia kerja atau enggak, punya output enggak, produktif enggak, ya kan gitu. Tunggu saja hasilnya, kita akan pilah-pilah atau mau diapain ya nanti (hasilnya). Sabar atuh. Yang jelas, saya sudah kumpulkan kepala OPD, sebab ini kan sudah menjadi temuan BPK, maka tanpa mengeluarkan surat keputusan gubernur, sebenarnya mereka sudah tahu,” tegas WH.

Sekretaris DPRD Banten EA Deni Hermawan mengaku sangat mendukung upaya tersebut, apalagi jumlah TKS di setwan tergolong paling banyak.

“Tenaga non ASN ini di setiap OPD ada, meski memang di setwan yang dibilang banyak. Tapi ini harus menjadi upaya semua pihak, maka penyelesaiannya harus terpadu dengan kebijakan pimpinan. Apapun kebijakan pimpinan, kami akan mengikuti dan mendukung,” ujarnya.

Menurut Deni, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan TKS sejak Kamis (3/8). Pendataan di setwan rencananya berakhir pada Senin (7/8).

“Sesuai jadwal, kita ditarget hari Senin. Saya sudah sampaikan di apel pagi, jadi kalau ada yang tidak ikut pendataan ini, maka (jika dicoret) itu menjadi resiko yang bersangkutan, kecuali ada alasan yang bisa diterima, seperti sakit dan lainnya. Tapi kalau ada yang tidak mengindahkan itu, ya harus terima jika nanti hasil inventarisasi ini tercoret,” katanya.

Terkait pernyataan Sekda Banten Ranta Soeharta yang mensinyalir ada honorer "siluman" di OPD Pemprov Banten, Deni mengatakan bahwa di setwan tidak ada. “Kalau diduga siluman, di setwan tidak ada. Tapi kalau soal ketidakhadiran, sudah ada yang dapat peringatan dari kami. Di kita, jika ada yang tidak hadir dan tidak masuk kerja, itu kami pastikan tidak akan kami bayarkan honornya,” tegasnya.

Diketahui, Komisi I DPRD Banten mendukung langkah Pemprov Banten mendata ulang pegawai honorer dan TKS yang bekerja di OPD Pemprov Banten. DPRD meminta Pemprov Banten bersikap tegas menyelesaikan persoalan tersebut. Pemprov diminta untuk menyeleksi TKS sesuai kebutuhan pada masing-masing OPD.

“Data berapa kebutuhan TKS untuk membantu PNS bekerja. Kalau sudah ada data, dibubarkan dulu, kemudian lakukan seleksi sesuai kebutuhannya itu,” ujar Anggota Komisi I DPRD Banten Aries Halawani.

Ketua Fraksi Nasdem ini menjelaskan, DPRD Banten sejak dulu sudah menyarankan agar Pemprov Banten segera menangani persoalam TKS karena menjadi beban APBD Banten. Bahkan, hal itu menjadi temuan LHP BPK dan KPK. “Kita akui di sini (pemprov) kekurangan SDM PNS, maka butuh TKS untuk menjalankan program-program kerja. Tapi jumlahnya harus dikontrol, harus sesuai dengan kebutuhan di dinas,” tegasnya.

Aries meminta gubernur menjadikan persoalan sumber daya manusia (SDM) pegawai sebagai prioritas. Hal itu perlu dilakukan karena langkah awal pembangunan suatu daerah dimulai dengan membenahi SDM-nya. 

“Jadi saya minta gubernur sungguh-sungguh membenahi ini. Saya rasa Pak WH yang punya pengalaman di birokrasi, bisa mengatasi ini,” katanya.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan