LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DISETUJUI, WAGUB BERTERIMAKASIH PADA PEGAWAI


Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD Provinsi Banten atas Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2016  di gedung DPRD Provinsi Banten,  Rabu (2/8).
 
Dalam paripurna tersebut DPRD menyatakan menyetujui Raperda laporan pertanggung jawaban Pemprov Banten tersebut.  
 
Menanggapi hal tersebut,  Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan,  dirinya bersama Gubernur Banten Wahidin Halim  berterima kasih kepada seluruh jajaran di bawahnya yang telah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam menggunakan dan melaporkan keuangan Pemprov Banten, sehingga pertanggungjawabannya saat ini bisa diterima DPRD selaku yang mewakili rakyat Banten. 
 
“Memang ketentuannya sekarang ini tidak ada istilah diterima atau ditolak DPRD ya, yang namanya laporan pertanggunjawaban keuangan eksekutif (pemprov) itu. Tapi, persetujuaan (DPRD) ini sungguh sangat berarti bagi kami untuk terus berkomitmen bisa bertanggungjawab dalam menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat ini,” kata Andika.
 
“Persetujuan ini sekaligus membuktikan kalau tata kelola keuangan pemerintahan Pemprov Banten sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat Banten selaku pemegang saham Pemprov Banten sesungguhnya,” sambungnya. 
 
Sementara itu, Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prayoga mengungkapkan, DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov Banten yang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2016 tersebut sebelumnya juga mendapatkan predikat baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
 
“Harus kita akui bahwa ini adalah prestasi, mengingat laporan tahun-tahun sebelumnya Pemprov Banten hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Disebutkan, dalam laporan keuangan tahun 2016 tersebut, jumlah temuan BPK baik yang bersifat administrasi maupun non administrasi menurun dari 22 buah menjadi 14 buah.   
 
Pada kesempatan tersebut, DPRD juga merekomendasikan agar Pemprov Banten bisa lebih menggenjot lagi sektor pendapatan dengan memaksimalkan sejumlah potensi daerah yang belum terelaborasi secara maksimal. “Sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor wisata, ekonomi kreatif, pajak dan optimalisasi BUMD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat Banten,” kata Budi.

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan