SAMBUTAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHU


SAMBUTAN

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

 

 

PADA ACARA

PEMBUKAAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANGKATAN II (KABUPATEN SERANG, KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG)

 

 

ANYER, 29 SEPTEMBER 2014

 

 

 

BIRO PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Text Box: 1TAHUN 2014

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMMU'ALAIKUM WR.  WB.

YTH. 1.      DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN DITJEN PUM KEMENDAGRI RI;

         2. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI  BANTEN;

         3. PARA UNDANGAN DAN PESERTA SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANGKATAN II YANG BERBAHAGIA.

 

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. YANG SENANTIASA MEMBERIKAN TAUFIK DAN RAHMAT-NYA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT BERSILATURAHMI UNTUK MENGIKUTI SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANGKATAN II.

 

SHOLAWAT DAN SALAM KITA HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN UMATNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BATAS DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DASAR EKSISTENSI SUATU DAERAH. BAIK ITU BATAS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN MAUPUN DESA PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG UTUH DARI LUAS WILAYAH DAERAH DIMANA DIDALAMNYA MENGANDUNG MAKNA KEBERADAAN TERITORIAL DAERAH. DALAM RANGKA PENENTUAN BATAS DAERAH SECARA PASTI DILAPANGAN SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH, PERLU DILAKUKAN PENEGASAN BATAS DAERAH SECARA SISTEMATIS DAN TERKOORDINASI.

UPAYA PENATAAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH BUKAN BERARTI MENGKOTAKAN WILAYAH, TETAPI LEBIH PADA UPAYA PENATAAN BATAS WILAYAH KERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, UNTUK MEMPERMUDAH KOORDINASI PEMBANGUNAN MAUPUN PEMBINAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI WILAYAHNYA. KERJASAMA ANTAR DAERAH MUTLAK DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN GUNA MENGHINDARI ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN. MENGINGAT TINGGINYA NILAI SUATU WILAYAH BAGI PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT, MAKA NILAI TATA BATAS WILAYAH MENJADI SANGAT PENTING DAN KRUSIAL BAGI DAERAH YANG BERBATASAN. PENATAAN BATAS DAERAH SEYOGYANYA DAPAT DIJADIKAN SARANA PEREKAT DALAM PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN DALAM IMPELEMTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

 

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

UNTUK MEMINIMALISIR KEMUNGKINAN TERJADINYA PERBEDAAN PENAFSIRAN BAIK SECARA YURIDIS MAUPUN TEKNIS, SERTA ANTISIPASI TERHADAP SULITNYA KONDISI DI LAPANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELAH MENERBITKAN PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH. ADAPUN LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH DIMAKSUDKAN UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH KARENA :

  1. Text Box: 5DALAM ERA OTONOMI DAERAH, BATAS DAERAH MENJADI PENTING SEBAGAI PENANDA KEWENANGAN DAERAH UNTUK MENJALANKAN SISTEM PEMERINTAHAN;
  2. PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEADAAN;
  3. MEMPERJELAS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BATA ANTAR DAERAH DENGAN MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DENGAN PEMBATASAN WAKTU;
  4. MENYEDERHANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENEGASAN BATAS DAERAH DENGAN BERITA ACARA YANG JELAS DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;
  5. Text Box: 4MEMBERIKAN DASAR HUKUM BAGI PENEGASAN BATAS DAERAH SECARA KATROMETRIK (PELACAKAN DAN PENGUKURAN DI ATAS PETA) DAN TIDAK SELALU HARUS DIDAHULUI SURVAI PELACAKAN, PENGUKURAN KORDINAT DAN PEMASANGAN PILAR DI LAPANGAN YANG MEMERLUKAN WAKTU, TENAGA, BIAYA YANG BESAR, DAN KONDISI GEOGRAFIS YANG SULIT SERTA SEBAGAI LANGKAH PERCEPATAN KEGIATAN PENEGASAN BATAS.

DISAMPING ITU JUGA MENDUKUNG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM RANGKA MENINGKATKAN TERTIB DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMERLUKAN KEPASTIAN BATAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH SEVARA NYATA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Text Box: 6Text Box: 7BERANGKAT DARI HAL DIATAS, DALAM RANGKA MENYAMAKAN PERSEPSI DAN PEMAHAMAN MENGENAI REGULASI BARU TERSEBUT SERTA MEMPERCEPAT PROSES PENETAPAN PERMENDAGRI MENGENAI BATAS DAERAH DIPERLUKAN SEBUAH UPAYA YANG BERKELANJUTAN.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, MUDAH-MUDAHAN DENGAN DIADAKANNYA SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANGKATAN II INI DAPAT TERBANGUN SUATU PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI, SEHINGGA PERCEPATAN PENETAPAN PERMENDAGRI TENTANG BATAS DAERAH SEGERA DAPAT TERWUJUDKAN. AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANNIRROHIIM  “SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANGKATAN II” SECARA RESMI DIBUKA.

 

 

 

 

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT-NYA KEPADA KITA SEMUA DALAM MENJALANKAN TUGAS KITA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT DAN PENGABDIAN KITA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA. SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WABILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH WASSALAM’MUALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH.

 

 

SERANG,      SEPTEMBER 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN

 

 

 

 

ASMUDJI  HW

   PEMBINA UTAMA MADYA

   NIP. 19541009 197706 1 001

Text Box:   8


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan