LAPORAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENATAAN PENCATATAN SIPIL

TOLOK UKUR

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

 

I.            PENDAHULUAN

Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil adalah salah satu bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Sub Bagian Pencatatan Sipil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

 Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil tolok ukur Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Provinsi Banten adalah salah satu bagian dari kegiatan untuk mengevaluasi sejauhmana proses penyelenggaraan pencatatan sipil pada kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Landasan hukum mengenai aturan pencatatan sipil adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 3 berbunyi “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintah sebagai satu kesatuan yang utuh.

                           Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai 4 substansi pokok yaitu :

a.   Pengaturan tentang hak dan kewajiban penduduk, dimana setiap penduduk berhak mendapat pelayanan yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan, di sisi lain setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami;

b.                   Pengaturan tentang pendaftaran penduduk;

c.                   Pengaturan tentang Pencatatan Sipil;

d.      Pengaturan tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Urgensi Administrasi Kependudukan ini tidak saja merupakan pengakuan negara terhadap hak publik (tempat tinggal, pindah datang) dan hak sipil berupa pencatatan  peristiwa penting tetapi juga output dalam wujud dokumen kependudukan (KK, KTP dan akta Catatan Sipil) dan data penduduk berupa data perorangan dan data agregat. Salah satu faktor penting dalam hal penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus dilakukan secara terpadu dan ON-LINE dari kab/kota ke provinsi sampai dengan ke pusat.

 

 

 

II.      DASAR HUKUM

1.                  Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;

2.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.                Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4.   PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5.   PP Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6.   Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

8.    Permendagri Nomor 68 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

 

 

 

III.      MAKSUD DAN TUJUAN

              Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil dengan keluaran Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil mempunyai maksud dan tujuan yaitu:

1.   Maksud diselenggarakannya Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil adalah Untuk mengevaluasi sampai sejauhmana perkembangan pelayanan administrasi kependudukan bidang Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh kabupaten/kota se-Provinsi Banten;

2.   Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil adalah untuk Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, melalui pendataan administrasi penduduk bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota secara baik dan benar dan dapat di pertanggungjawabkan

 

IV.       WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

                          Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 di kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

 

V.     PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

1.      KABUPATEN SERANG

            Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Serang Memiliki fungsi sebagai :

a.   Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggara sebagai urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.   Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.   Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan  oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang selaku lembaga teknis yang menangani urusan wajib yaitu; Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selaku lembaga teknis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran untuk urusan wajib yang berbasis pelayanan dasar perlu mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), oleh karena itu perlu adanya pemahaman pengintegrasian penerapan pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam pelaksanaannya  mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.

Penyusunan Laporan  yang telah diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang merupakan implementasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang mecakup pelayanan dokumen kependudukan  dengan 4 (empat) faktor, yaitu : a. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga; b. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk; c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran; d. Cakupan penerbitan Akta kematian dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari  Surat Edaran Mendagri No. 100/1023/ SJ tanggal 26 Maret 2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di daerah.

Diharapkan dengan adanya  implementasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri cakupan pelayanan dokumen kependudukan maka bermanfaat untuk : lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik  yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat; bermanfaat dalam menentukan jumlah anggaran kinerja dan alokasi dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan; membantu penilaian kinerja kepala daerah secara lebih akurat dan terukur  dan  menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang telah menyampaikan laporan semester/tahunan mengenai pencatatan sipil kepada Pemerintah Provinsi Banten  sebagai Implementasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka meningkatkan  kualitas dan standar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bentuk pelayanan publik.

2.      KABUPATEN PANDEGLANG

            Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Berbagai keluhan masyarakat atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil seperti pengurusan dokumen penduduk yang terlalu terbelit-belit dan terlalu birokrasi, lamanya waktu, mahalnya biaya dan pengurusan dokumen penduduk dan ditambah kurang adanya kepastian hukum terhadap identitas penduduk yang diberikan kepada  penduduk serta data yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dihasilkan dari hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menuntut pemerintah untuk berbenah diri melakukan perbaikan Sistem Adminitrasi Kependudukan di Indonesia.

Perbaikan sistem tersebut, diantaranya meliputi penataan di bidang hukum, kelembagaan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.Upaya-upaya dilakukan untuk memberikan kepastian dokumen identitas penduduk.Untuk keamanan dan keseragaman dokumen penduduk dilakukan pula penyempurnaan spesifikasi dokumen penduduk.Sedang untuk memperoleh Keakuratan data penduduk pendayagunaan data hasil pendaftaran penduduk dan catatan sipil dilakukan pembangunan Database Kependudukan Nasional dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ada 4 (empat) hal untuk tertib dan benarnya dalam mewujudkan keabsahan dokumen identitas penduduk dan kualitas data penduduk hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Adanya otoritas intitusi dan otoritas pejabat atau petugas yang diberi kewenangan dalam menerbitkan dokumen identitas penduduk;

  2. Adanya kebenaran dan relevansi persyaratan yang dibuat oleh petugas dalam pelayanan dokumen identitas penduduk;

                  3. Adanya tatacara atau mekanisme dan prosedur yang benar (tidak berbelit-belit dan birokrasi, serta lama) dalam pengurusan dokumen identitas penduduk;

4. Adanya kebenaran input dan perekaman data penduduk yang dilakukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang memastikan seluruh pungutan atau biaya administrasi kependudukan  dan pencatatan sipil sesuai aturan yang berlaku dan tidak dibenarkan adanya pungutan liar (Pungli) di luar biaya resmi. Biaya administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Biaya untuk membuat KK (Kartu Keluarga) baru dikenakan biaya Rp18 ribu, dan untuk perubahan susunan anggota keluarga sebesar Rp 24 ribu. Selanjutnya akta kelahiran usia sampai dengan 60 hari itu tidak dikenakan biaya, sementara di atas 60 hari dikenakan biaya Rp100 ribu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang menegaskan, jika ada pegawai yang memungut biaya administrasi lebih dari aturan, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi itu, pertama berupa teguran lisan, tulisan dan sanksi lainnya sesuai dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejauh ini, belum ada informasi praktek Pungli yang dilakukan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang untuk memperlancar proses KK atau pun akta kelahiran.

Berdasar hasil evaluasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang akan mempercepat waktu pelayanan pembuatan KK menjadi satu minggu, dan penerbitan akta kelahiran menjadi dua minggu.

3.      KABUPATEN LEBAK

           Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak memerlukan infrastruktur yang dapat mendukung pelayanan berbasis Informasi Teknologi (IT), sarana dan prasana lain yang dapat mendukung proses pelayanan berbasis IT. Seperti masih minimnya pengadaan komputer atau laptop di setiap bagian. Diperlukan unsur pimpinan yang memiliki inisiatif dalam pengembangan pelayanan berbasis IT,  program jemput bola yang dahulu dikembangkan malah menghilang akibat kurang dukungan dari pimpinan itu sendiri.

Pengelolaan informasi yang terpusat pada satu teknologi saja, sehingga membuat masyarakat tidak menunggu lama dalam menerima pelayanan dari Disdukcapil Kabupaten Lebak. Pengelolaan informasi yang andal ini membuat pelayanan menjadi cepat dan mudah.     

Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi standar pelayananan minimal. Banyaknya pegawai TKK yang tidak memenuhi kompetensi dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal berbasis IT atau e-government membuat pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Lebak sedikit terhambat.

Peningkatan sarana alat/teknologi pendukung terlaksananya standar pelayanan prima berbasis IT atau e-government untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses pelayanan pencatatan sipil.

 

4.      KABUPATEN TANGERANG

           Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

           Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah berperan aktif dalam menerbitkan bukti kependudukan dan pencatatan sipil yang dimiliki setiap penduduk dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,  pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,  pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas pembantuan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten/kota dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

           Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,  perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,  informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah menyusun pedoman kebijakan penanganan kependudukan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan umum, konsep dan implementasi kebijakan kependudukan, deskripsi peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Semua akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ialah merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Dengan demikian Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

5.      KOTA TANGERANG

                 Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

                 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang memiliki visi :

"Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, cepat dan tepat". Penjelasan dari visi ini adalah sebagai berikut :
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang adalah : Misi Pertama "Melaksanakan Peningkatan Manajemen Perkantoran". Misi ini mengandung makna bahwa setiap pengelolaan manajemen keuangan maupun manajemen perkantoran harus ada peningkatan kearah yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi adanya temuan-temuan dari pengawas internal, tertib administrasi mengacu ketentuan aturan yang ada, orientasi kinerja mengarah kepada sistem terukur dan terkendali untuk menuju kinerja berwawasan profesionalisme, proposional dan akuntabel. Misi Kedua
"Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Data Kependudukan".
Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan secara online sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 2006, tentunya diperlukan adanya pemeliharaan jaringan komunikasi dan sistemnya demi kesinambungan, kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat. Misi Ketiga "Melaksnakan Pelayanan Pendaftaran, Mutasi dan Pengendalian Penduduk". Misi ini mengandung makna bahwa masih banyaknya warga masyarakat Kota Tangerang yang belum taat/patuh aturan hukum, perlu diadakan pendataan dan pendaftaran penduduk guna terlaksana tertib administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan data penduduk yang ada masih belum optimal, sehingga menyulitkan didalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Misi Keempat "Melaksanakan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil". Misi ini mengandung makna diperlukannya tertib administrasi, penataan dan penertiban akta pencatatan sipil dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan pendokumentasian secara sistematis akan sangat mempermudah percepatan proses pelayanan kepada masyarakat sebagai cerminan profesionalitas aparat dinas.

Rumusan Visi, Misi dan Tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun merupakan penurunan dari Visi, Misi, dan Tujuan dalam RPJMD Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2009-2013. Sedangkan pengembangan strategi, kebijakan dan sasaran selain mengacu kepada RPJMD, juga diperoleh dari hasil pengkajian lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selama jangka waktu lima tahun. Selanjutnya rancangan program dan kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang akan diimplementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat dengan tolok ukur :

1. Terlaksananya peningkatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

2. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan;

3. Melaksanakan pendaftaran mutasi dan pengendalian;

4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemilikan dokumen pencatatan sipil;

5. Meningkatkan system dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu;

6. Menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah, sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur secara kuantitatif yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Dengan uraian diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pelaporan administrasi pencatatan sipil, baik kepada Pemerintah Provinsi Banten maupun kepada Pemerintah Pusat.

6.      KOTA SERANG

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang telah melaporkan secara berkala laporan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pencatatan sipil kepada Pemerintah Provinsi Banten. Disdukcapil Kota Serang akan melaksanakan suatu terobosan dalam hal pencatatan sipil, terobosan tersebut adalah melaksanakan Sidang Akta Keliling untuk pembuatan akta kelahiran bagi warga yang usianya di atas satu tahun. Disdukcapil Kota Serang akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Serang untuk melaksanakan sidang keliling.

Disdukcapil Kota Serang sedang membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mengikuti sidang keliling tersebut. Pandaftaran langsung ke Kantor Disdukcapil Kota Serang.Pelaksanaan sidang keliling akan digelar ketika jumlah pendaftar minimal ada 50 orang untuk setiap kecamatan, dan pelaksanaannya di kantor kecamatan.  Di Kota Serang terdapat enam kecamatan, yakni Cipocok Jaya, Serang, Kasemen, curug, Walantaka dan Taktakan. 

Disdukcapil Kota Serang tidak melakukan penjadwalan sidang untuk tiap kecamatan. Sidang akan langsung dilaksanakan di kecamatan yang pendaftarnya mencapai 50 orang atau lebih. Kegiatan sidang keliling merupakan upaya dari pemerintah Kota Serang untuk membantu warga agar mendapatkan akta kelahiran secara mudah dan murah.

Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan untuk persidangan dan mengurus akta ke Disdukcapil Kota Serang, tapi cukup datang ke kantor kecamatan mengikuti sidang ditempat dan dapat menunggu hingga aktanya selesai dibuat. Disdukcapil Kota Serang telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan agar pelaksanaan sidang cukup satu kali.

Disdukcapil Kota Serang telah menetapkan biaya sebesar Rp175 ribu per orang, disetor ke bank sebesar Rp119 ribu sisanya untuk kegiatan persidangan termasuk kebersihan setelah sidang digelar serta biaya lainnya. Saat ini pembuatan akta kelahiran bagi warga yang berusia di atas satu tahun harus ada penetapan dari pengadilan, dan ketentuan tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

 

 

 

 

7.      KOTA TANGERANG SELATAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :1. Meningkatkan penataan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 2. Terwujudnya peningkatan jumlah kepemilikan akta-akta catatan sipil dan identitas kependudukan lainnya; 3. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan antara Dinas dan Kecamatan; 4. Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil secara profesional; 5. Terbangunnya sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terpadu; 6. Terlaksananya intensifikasi dan penggalian potensi PAD.

Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan merumuskan beberapa strategi, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan; 2. Meningkatkan tertib administrasi; 3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur-unsur wilayah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahannya; 4. Mengupayakan terbangunnya sistem dan jaringan informasi kependudukan terpadu; 5. Memaksimalkan dana/anggaran yang tersedia sesuai dengan skala prioritas/kebutuhan dan melaksanakan intensifikasi dan melakukan penggalian potensi serta menghindari kebocoran PAD dengan meningkatkan tertib administrasi dan pengawasan secara rutin.

Adapun cara yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi dinas. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan kebijakan yang dititik beratkan kepada aspek administratif dan dilaksanakan lebih lanjut dalam bentuk Kebijakan Publik mengenai Penyempurnaan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

8.      KOTA CILEGON

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.  Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian, berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon telah melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan proses pencatatan sipil.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Di Kota Cilegon masih banyak penduduk yang tidak menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam mencari kehidupan. Sebagai contoh; Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah mukrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang. Oleh karenanya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diupayakan segera pembaharuan hukum,  khususnya dalam hal perlindungan hak

Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan